PEREKONOMIAN INDONESIA MASA KEPEMERINTAHAN SOEKARNO (1945-1968)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Ir. Soekarno adalah presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 – 1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya – berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan darat – menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggung jawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967, Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.

Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando

1.2     Rumusan Masalah

1.      Sejarah (detail)  kiprah politik presiden soekarno dari masa ke masa?

2.      Bagaimana pemerintahan pada masa orde lama?

3.      Bagaimana penerapan demokrasi orde lama?

4.     Apa penyebab kondisi keadaan perekonomian negara kita sangat buruk?

5.      Bagaimana masa demokrasi liberal?

6.     Bagaimana masa demokrasi terpimpin?

7.     Bagaimana masalah yang dihadapi pada masa pemerintahan soekarno?

8.      Bagaimana rencana dan kebijaksanaan ekonomi?

9.      Bagaimana pola kebijakan ekonomi orde lama?

10.  Apa saja bukti kemegahan indonesia peninggalan orde lama?

11.  Apa kelebihan dan kekurangan kepemerintahan Soekarno?

1.3     Tujuan Penulisan

2.      Agar mengetahui pemerintahan pada masa orde lama

3.      Agar memahami penerapan demokrasi orde lama

4.     Supaya mengetahui penyebab kondisi keadaan perekonomian negara kita sangat buruk

5.      Supaya memahami masa demokrasi liberal

6.     Supaya memahami masa demokrasi terpimpin

7.     Agar mengerti masalah yang dihadapi pada masa pemerintahan soekarno

8.      Supaya mengetahui rencana dan kebijaksanaan ekonomi

9.      Supaya mengetahui bukti kemegahan indonesia peninggalan orde lama

10.  Supaya memahami kelebihan dan kekurangan kepemerintahan Soekarno?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1     Kiprah politik

Masa pergerakan nasional

Soekarno untuk pertama kalinya menjadi terkenal ketika dia menjadi anggota Jong Java cabang Surabaya pada tahun 1915. Bagi Soekarno sifat organisasi tersebut yang Jawa-sentris dan hanya memikirkan kebudayaan saja merupakan tantangan tersendiri. Dalam rapat pleno tahunan yang diadakan Jong Java cabang Surabaya Soekarno menggemparkan sidang dengan berpidato menggunakan bahasa Jawa ngoko (kasar). Sebulan kemudian dia mencetuskan perdebatan sengit dengan menganjurkan agar surat kabar Jong Java diterbitkan dalam bahasa Melayu saja, dan bukan dalam bahasa Belanda.

Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studie Club di Bandung yang merupakan hasil inspirasi dari Indonesische Studie Club oleh Dr. Soetomo. Organisasi ini.menjadi.cikal.bakal Partai.Nasional.Indonesia yang.didirikan.padatahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada tanggal 29 Desember1929 di Yogyakarta dan esoknya dipindahkan ke Bandung, untuk dijebloskan ke Penjara.Banceuy.Pada.tahun 1930 ia.dipindahkan.ke Sukamiskin dan.pada.tahun.itu.ia.memunculkan.pledoinya.yang.fenomenal IndonesiaMenggugat (pledoi),hingga.dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931.

Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933, dan diasingkan ke Flores. Di sini, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional. Namun semangatnya tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang Guru Persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942 Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942.

Masa penjajahan Jepang

Pada awal masa penjajahan Jepang (1942-1945), pemerintah Jepang sempat tidak memerhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia terutama untuk "mengamankan" keberadaannya di Indonesia. Ini terlihat pada Gerakan 3A dengan tokohnya Shimizu dan Mr. Syamsuddin yang kurang popular.

Namun akhirnya, pemerintahan pendudukan Jepang memerhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan lain-lain dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat (Putera), BPUPKI dan PPKI, tokoh tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H. Mas Mansyur, dan lain-lainnya disebut-sebut dan terlihat begitu aktif. Dan akhirnya tokoh-tokoh nasional bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, meski ada pula yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Sutan Syahrir dan Amir Sjarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya.

Presiden Soekarno sendiri, saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, mengatakan bahwa meski sebenarnya kita bekerja sama dengan Jepang sebenarnya kita percaya dan yakin serta mengandalkan kekuatan sendiri. Ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, di antaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945, dan dasar dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi Kemerdekaan. Ia sempat dibujuk untuk menyingkir ke Rengasdengklok.

Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yakni Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan kaisar memberikan Bintang kekaisaran (Ratna Suci) kepada tiga tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan Bintang itu membuat pemerintahan pendudukan Jepang terkejut, karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri. Pada bulan Agustus 1945, ia diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara di Dalat Vietnam yang kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri.

Namun keterlibatannya dalam badan-badan organisasi bentukan Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda bekerja sama dengan Jepang, antara lain dalam kasusromusha.

Masa Perang Revolusi

Ruang tamu rumah persembunyian Bung Karno di.Rengasdengklok.Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang (resmi), Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang/Panitia Sembilan (yang menghasilkan Piagam Jakarta) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, Soekarno-Hatta mendirikan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok pada.tanggal 16.Agustus 1945;.Soekarno.dan Mohammad.Hattadibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan Pembela Tanah Air PetaRengasdengklok..Tokoh.pemuda.yang.membujuk.antara.lain Soekarni, Wikana, Singgih serta Chairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan Sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan momen tepat untuk kemerdekaan Republik Indonesia yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945 saat itu bertepatan dengan bulan Ramadhan, bulan suci kaum muslim yang diyakini merupakan bulan turunnya wahyu pertama kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW yakni Al Qur-an.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945 pengangkatan menjadi presiden dan wakil presiden dikukuhkan oleh KNIP. Pada tanggal 19 September 1945 kewibawaan Soekarno dapat menyelesaikan tanpa pertumpahan darah peristiwa Lapangan Ikada tempat 200.000 rakyat Jakarta akan bentrok dengan pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap.

Pada saat kedatangan Sekutu (AFNEI) yang dipimpin oleh Letjen. Sir Phillip Christison, Christison akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga berusaha menyelesaikan krisis di Surabaya. Namun akibat provokasi yang dilancarkan pasukan NICA (Belanda) yang membonceng Sekutu (di bawah Inggris), meledaklah Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dan gugurnya Brigadir Jenderal A.W.S Mallaby. Karena banyak provokasi di Jakarta pada waktu itu, Presiden Soekarno akhirnya memindahkan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Diikuti wakil presiden dan pejabat tinggi negara lainnya.

Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah kedudukan Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara (presidensiil/single executive). Selama revolusi kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah menjadi semipresidensiil/double executive. Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri/Kepala Pemerintahan. Hal itu terjadi karena adanya maklumat wakil presiden No X, dan maklumat pemerintah bulan November 1945 tentang partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia dianggap negara yang lebih demokratis. Meski sistem pemerintahan berubah, pada saat revolusi kemerdekaan, kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting, terutama dalam menghadapi Peristiwa Madiun 1948serta saat Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan Belanda. Meskipun sudah ada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan ketua Sjafruddin Prawiranegara, tetapi pada kenyataannya dunia internasional dan situasi dalam negeri tetap mengakui bahwa Soekarno-Hatta adalah pemimpin Indonesia yang sesungguhnya, hanya kebijakannya yang dapat menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda.

Masa kemerdekaan

            Soekarno dan JosipBroz Tito, Setelah PengakuanKedaulatan (Pemerintah Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan) ,  Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr Assaat, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa-Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr Assaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Ir. Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya. Mitos Dwitunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan lebih kuat di kalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala pemerintahan yakni perdana menteri. Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai "kabinet seumur jagung" membuat Presiden Soekarno kurang memercayai sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai "penyakit kepartaian". Tak jarang, ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh bangunnya kabinet. Seperti peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa di kalangan Angkatan Udara.

Soekarno dan John F. Kennedy

Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia Internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia-Afrika, masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan presiden Soekarno, pada tahun 1955, mengambil inisiatif untuk mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasasila Bandung. Bandung dikenal sebagai Ibu Kota Asia-Afrika. Ketimpangan dan konflik akibat "bom waktu" yang ditinggalkan negara-negara barat yang dicap masih mementingkan imperialisme dan kolonialisme, ketimpangan dan kekhawatiran akan munculnya perang nuklir yang mengubah peradaban, ketidakadilan badan-badan dunia internasional dalam penyelesaian konflik juga menjadi perhatiannya. Bersama Presiden Josip Broz Tito (Yugoslavia), Gamal Abdel Nasser (Mesir), Mohammad Ali Jinnah (Pakistan), U Nu, (Birma) dan Jawaharlal Nehru (India) ia mengadakan Konferensi Asia Afrika yang membuahkan Gerakan Non Blok. Berkat jasanya itu, banyak negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaannya. Namun sayangnya, masih banyak pula yang mengalami konflik berkepanjangan sampai saat ini karena ketidakadilan dalam pemecahan masalah, yang masih dikuasai negara-negara kuat atau adikuasa. Berkat jasa ini pula, banyak penduduk dari kawasan Asia Afrika yang tidak lupa akan Soekarno bila ingat atau mengenal akan Indonesia.

Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya adalah Nikita Khruschev (Uni Soviet), John Fitzgerald Kennedy (Amerika Serikat), Fidel Castro (Kuba), Mao Tse Tung (RRC).

Masa Keterpurukan

Situasi politik Indonesia menjadi tidak menentu setelah enam jenderal dibunuh dalam peristiwa yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September atau G30S pada 1965. Pelaku sesungguhnya dari peristiwa tersebut masih merupakan kontroversi walaupun PKI dituduh terlibat di dalamnya. Kemudian massa dari KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia) melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang salah satu isinya meminta agar PKI dibubarkan. Namun, Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena bertentangan dengan pandangan Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme). Sikap Soekarno yang menolak membubarkan PKI kemudian melemahkan posisinya dalam politik.

Lima bulan kemudian, dikeluarkanlah Surat Perintah Sebelas Maret yang ditandatangani oleh Soekarno. Isi dari surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan JenderalSoeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi presiden. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Kemudian MPRS pun mengeluarkan dua Ketetapannya, yaitu TAP No. IX/1966 tentang pengukuhan Supersemar menjadi TAP MPRS dan TAP No. XV/1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Supersemar untuk setiap saat menjadi presiden apabila presiden berhalangan.

Soekarno kemudian membawakan pidato pertanggungjawaban mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30S pada Sidang Umum ke-IV MPRS.^] Pidato tersebut berjudul "Nawaksara" dan dibacakan pada 22 Juni 1966. MPRS kemudian meminta Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut. Pidato "Pelengkap Nawaskara" pun disampaikan oleh Soekarno pada 10 Januari 1967 namun kemudian ditolak oleh MPRS pada 16 Februari tahun yang sama. Hingga akhirnya pada 20 Februari 1967 Soekarno menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Kekuasaan di Istana Merdeka.  Dengan ditandatanganinya surat tersebut maka Soeharto de facto menjadi kepala pemerintahan Indonesia. Setelah melakukan Sidang Istimewa maka MPRS pun mencabut kekuasaan Presiden Soekarno, mencabut gelar Pemimpin Besar Revolusi dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI hingga diselenggarakan pemilihan umum berikutnya.

Sakit hingga meninggal

Makam Presiden Soekarno di Blitar, Jawa Timur. Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal danpernahmenjalaniperawatandi Wina, Austria tahun 1961 dan 1964. Prof. Dr. K. Fellinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina menyarankan agar ginjal kiri Soekarno diangkat tetapi ia menolaknya dan lebih memilih pengobatan tradisional. Ia masih bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu, 21 Juni 1970 di RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat) Gatot Subroto, Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Jenazah Soekarno pun dipindahkan dari RSPAD ke Wisma Yasso yang dimiliki oleh Ratna Sari Dewi. Sebelum dinyatakan wafat, pemeriksaan rutin terhadap Soekarno sempat dilakukan oleh Dokter Mahar Mardjono yang merupakan anggota tim dokter kepresidenan.Tidak lama kemudian dikeluarkanlah komunike medis yang ditandatangani oleh Ketua Prof. Dr. Mahar Mardjono beserta Wakil Ketua Mayor Jenderal Dr. (TNI AD) Rubiono Kertopati.

Komunike medis tersebut menyatakan hal sebagai berikut:

1.     Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 1970 jam 20.30 keadaan kesehatan Ir. Soekarno semakin memburuk dan kesadaran berangsur-angsur menurun.

2.    Tanggal 21 Juni 1970 jam 03.50 pagi, Ir. Soekarno dalam keadaan tidak sadar dan kemudian pada jam 07.00 Ir. Soekarno meninggal dunia.

3.    Tim dokter secara terus-menerus berusaha mengatasi keadaan kritis Ir. Soekarno hingga saat meninggalnya.

Walaupun Soekarno pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis, Bogor, namun pemerintahan Presiden Soeharto memilih Kota Blitar, Jawa Timur, sebagai tempat pemakaman Soekarno.  Hal tersebut ditetapkan lewat Keppres RI No. 44 tahun 1970. Jenazah Soekarno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya. Upacara pemakaman Soekarno dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal M. Panggabean sebagai inspektur upacara. Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama tujuh hari.

Peninggalan

Dalam rangka memperingati 100 tahun kelahiran Soekarno pada 6 Juni 2001, maka Kantor Filateli Jakarta menerbitkan prangko "100 Tahun Bung Karno". Prangko yang diterbitkan merupakan empat buah prangko berlatar belakang bendera Merah Putih serta menampilkan gambar diri Soekarno dari muda hingga ketika menjadi Presiden Republik Indonesia. Prangko pertama memiliki nilai nominal Rp500 dan menampilkan potret Soekarno pada saat sekolah menengah. Yang kedua bernilai Rp800 dan gambar Soekarno ketika masih di perguruan tinggi tahun 1920-an terpampang di atasnya. Sementara itu, prangko yang ketiga memiliki nominal Rp900 serta menunjukkan foto Soekarno saat proklamasi kemerdekaan RI. Prangko yang terakhir memiliki gambar Soekarno ketika menjadi Presiden dan bernominal Rp1000. Keempat prangko tersebut dirancang oleh Heri Purnomo dan dicetak sebanyak 2,5 juta set oleh Perum Peruri. Selain prangko, Divisi Filateli PT Pos Indonesia menerbitkan juga lima macam kemasan prangko, album koleksi prangko, empat jenis kartu pos, dua macam poster Bung Karno serta tiga desain kaus Bung Karno.

Prangko yang menampilkan Soekarno juga diterbitkan oleh Pemerintah Kuba pada tanggal 19 Juni 2008. Prangko tersebut menampilkan gambar Soekarno dan presiden Kuba, Fidel Castro. Penerbitan itu bersamaan dengan ulang tahun ke-80 Fidel Castro dan peringatan kunjungan Presiden Indonesia, Soekarno, ke Kuba.

Gelanggang Olahraga Bung Karno pada 1962.

Nama Soekarno pernah diabadikan sebagai nama sebuah gelanggang olahraga pada tahun 1958. Bangunan tersebut, yaitu Gelanggang Olahraga Bung Karno, didirikan sebagai sarana keperluan penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta. Pada masa Orde Baru, kompleks olahraga ini diubah namanya menjadi Gelora Senayan. Tapi sesuai keputusan Presiden Abdurrahman Wahid, Gelora Senayan kembali pada nama awalnya yaitu Gelanggang Olahraga Bung Karno. Hal ini dilakukan dalam rangka mengenang jasa Bung Karno.

 Setelah kematiannya, beberapa yayasan dibuat atas nama Soekarno. Dua di antaranya adalah Yayasan Pendidikan Soekarno dan Yayasan Bung Karno. Yayasan Pendidikan Soekarno adalah organisasi yang mencetuskan ide untuk membangun universitas dengan pemahaman yang diajarkan Bung Karno. Yayasan ini dipimpin oleh Rachmawati Soekarnoputri, anak ke tiga Soekarno dan Fatmawati. Pada tahun 25 Juni 1999 Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie meresmikan Universitas Bung Karno yang secara resmi meneruskan pemikiran Bung Karno,Nation and Character Building kepada mahasiswa-mahasiswanya.

 Sementara itu, Yayasan Bung Karno memiliki tujuan untuk mengumpulkan dan melestarikan benda-benda seni maupun nonseni kepunyaan Soekarno yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Yayasan tersebut didirikan pada tanggal 1 Juni 1978 oleh delapan putra-putri Soekarno yaitu Guntur Soekarno putra, Megawati Soekarno Putri, Rachmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Guruh Soekarno Putra, Taufan Soekarno Putra, Bayu Soekarno Putra, dan Kartika Sari Dewi Soekarno.

Pada tahun 2003, Yayasan Bung Karno membuka stan di Arena Pekan Raya Jakarta. Di stan tersebut ditampilkan video pidato Soekarno berjudul "Indonesia Menggugat" yang disampaikan di Gedung Landraad tahun 1930 serta foto-foto semasa Soekarno menjadi presiden. Selain memperlihatkan video dan foto, berbagai cenderamata Soekarno dijual di stan tersebut. Di antaranya adalah kaus, jam emas, koin emas, CD berisi pidato Soekarno, serta kartu pos Soekarno. Seseorang yang bernama Soenuso Goroyo Sukarno mengaku memiliki harta benda warisan Soekarno.

 Soenuso mengaku merupakan mantan sersan dari Batalyon ArtileriPertahanan Udara Sedang.  Ia pernah menunjukkan benda-benda yang dianggapnya sebagai warisan Soekarno itu kepada sejumlah wartawan di rumahnya di Cileungsi,Bogor. Benda-benda tersebut antara lain sebuah lempengan emas kuning murni 24 karat yang terdaftar dalam register emas JM London, emas putih dengan cap tapal kuda JM Mathey London serta plakat logam berwarna kuning dengan tulisan ejaan lama berupa deposito hibah. Selain itu terdapat pula uang UBCN (Brasil) dan Yugoslavia serta sertifikat deposito obligasi garansi di Bank Swiss dan Bank Netherland. Meskipun emas yang ditunjukkan oleh Soenuso bersertifikat namun belum ada pakar yang memastikan keaslian dari emas tersebut.

Penghargaan

Semasa hidupnya, Soekarno mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari 26 universitas di dalam dan luar negeri. Perguruan tinggi dalam negeri yang memberikan gelar kehormatan kepada Soekarno antara lain Universitas Gajah Mada (19 September 1951), Institut Teknologi Bandung (13 September 1962), Universitas Indonesia (2 Februari 1963), Universitas Hasanuddin (25 April 1963), Institut Agama Islam Negeri Jakarta (2 Desember 1963), Universitas Padjadjaran (23 Desember 1964), dan Universitas Muhammadiyah (1 Agustus 1965). Sementara itu, Universitas Columbia (AmerikaSerikat), UniversitasBerlin (Jerman), UniversitasLomonosov (Rusia) dan Universitas Al-Azhar (Mesir) merupakan beberapa universitas luar negeri yang menganugerahi Soekarno dengan gelar Doktor Honoris Causa.

     Pada bulan April 2005, Soekarno yang sudah meninggal selama 35 tahun mendapatkan penghargaan dari Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki. Penghargaan tersebut adalah penghargaan bintang kelas satu The Order of the Supreme Companions of OR Tambo yang diberikan dalam bentuk medali, pin, tongkat, dan lencana yang semuanya dilapisi emas. Soekarno mendapatkan penghargaan tersebut karena dinilai telah mengembangkan solidaritas internasional demi melawan penindasan oleh negara maju serta telah menjadi inspirasi bagi rakyat Afrika Selatan dalam melawan penjajahan dan membebaskan diri dari apartheid. Acara penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan di Kantor Kepresidenan Union Buildings di Pretoria dan dihadiri oleh Megawati Soekarnoputri yang mewakili ayahnya dalam menerima penghargaan.

Periode menjelang Kemerdekaan RI

·          Pada 6 Agustus 1945, 2 bom atom dijatuhkan ke dua kota di Jepang, Hitoshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Ini menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

·         Pada 7 Agustus - BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

·         Pada 9.Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.

·         Sementara itu, di Indonesia, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio pada tanggal 10 Agustus 1945, bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap.

·         15 Agustus - Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda.

·         Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 mereka menculik Soekarno dan Hatta, dan membawanya ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya.

Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, bertemu dengan Jenderal Moichiro Yamamoto dan bermalam di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Dari komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di Jawa ini, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan. Mengetahui bahwa proklamasi tanpa pertumbahan darah telah tidak mungkin lagi, Soekarno, Hatta dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teksProklamasi yang kemudian dibacakan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945. Tentara Pembela Tanah Air, kelompok muda radikal, dan rakyat Jakarta mengorganisasi pertahanan di kediaman Soekarno. Selebaran kemudian dibagi-bagikan berisi tentang pengumuman proklamasi kemerdekaan. Adam Malik juga mengirim pesan singkat pengumuman Proklamasi ke luar negeri.                

Pasca-Kemerdekaan

Rapat kedua KNIP yang diketuai oleh Sutan Syahrir pada tanggal 25-26 November 1945, pada 18 Agustus - PPKI membentuk sebuah pemerintahan sementara dengan Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Piagam Jakarta yang memasukkan kata "Islam" di dalam sila Pancasila, dihilangkan dari mukadimah konstitusi yang baru. Republik Indonesia yang baru lahir ini terdiri 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

Pada 22 Agustus Jepang mengumumkan mereka menyerah di depan umum di Jakarta. Jepang melucuti senjata mereka dan membubarkan PETA Dan Heiho. Banyak anggota kelompok ini yang belum mendengar tentang kemerdekaan. Pada 23 Agustus - Soekarno mengirimkan pesan radio pertama ke seluruh negeri Indonesia. Badan Keamanan Rakyat, angkatan bersenjata Indonesia yang pertama mulai dibentuk dari bekas anggota PETA dan Heiho. Beberapa hari sebelumnya, beberapa batalion PETA telah diberitahu untuk membubarkan diri. Pada 29 Agustus - Rancangan konstitusi bentukan PPKI yang telah diumumkan pada 18 Agustus, ditetapkan sebagai UUD 45. Soekarno dan Hatta secara resmi diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden. PPKI kemudian berubah nama menjadi KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). KNIP ini adalah lembaga sementara yang bertugas sampai pemilu dilaksanakan. Pemerintahan Republik Indonesia yang baru, Kabinet Presidensial, mulai bertugas pada 31 Agustus.

Sekutu

Sesuai dengan perjanjian, Wina pada tahun 1942 bahwa negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendukungnya.Menurut Sekutu sebagai pihak yang memenangkan Perang Dunia II, Lord Mountbatten sebagai Komandan Tertinggi Sekutu di Asia Tenggara adalah orang yang diserahi tanggung jawab kekuasaan atas Sumatra dan Jawa. Tentara Australia diberi tanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian Timur.

Pada 23 Agustus 1945 tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara sekutu tiba di Jakarta, ia didampingi Dr Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu. Kehadiran tentara sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration - pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr Hubertus J van Mook.

Dampak Pendudukan Jepang Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Bangsa Indonesia

Aspek Politik

            Kebijakan pertama yang dilakukan Dai Nippon (pemerintah militer Jepang) adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan UU no. 2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional. Selain itu, Jepangpun melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara:

·         Menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia (Hakko Ichiu)

·         Melancarkan semboyan 3A (Jepang pemimpin, Jepang cahaya dan Jepang pelindung Asia)

·         Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar.

·         Menarik simpati umat Islam untuk pergi Haji

·         Menarik simpati organisasi Islam MIAI.

·         Melancarkan politik dumping

·         Mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan Nasional seperti: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta serta Sutan Syahrir, dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda.

Selain propaganda, Jepang juga melakukan berbagai tindakan nyata berupa pembentukan badan-badan kerjasama seperti berikut:

·         Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dengan tujuan membujuk kaum Nasionalis sekuler dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada Jepang.

·         Jawa Hokokai (Himpunan kebaktian Jawa) merupakan organisasi sentral dan terdiri dari berbagai macam profesi (dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat dan perusahaan).

Penerapan sistem Autarki (daerah yang harus memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan perang). Sistem ini diterapkan di setiap wilayah ekonomi. Contoh Jawa menjadi 17 daerah, Sumatera 3 daerah, dan Meinsefu (daerah yang diperintah Angkatan Laut) 3 daerah. Setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang di Kalijati maka seluruh daerah Hindia Belanda menjadi 3 daerah pemerintahan militer:

·         Daerah bagian tengan meliputi Jawa dan Madura dikuasai oleh tentara keenambelas denagn kantor pusat di Batavia (Jakarta).

·         Daerah bagian Barat meliputi Sumatera dengan kantor pusat di Bukittinggi dikuasai oleh tentara keduapuluhlima.

·         Daerah bagian Timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusantara, Maluku dan Irian Jaya dibawah kekuasaan armada selatan kedua dengan pusatnya di Makassar.

Selain kebijakan politik di atas, pemerintah Militer Jepang juga melakukan perubahan dalam birokrasi pemerintahan, diantaranya adalah pembentukan organisasi pemerintahan di tingkat pusat dengan membentuk Departemen dan pembentukan Cou Sang In/dewan penasehat. Untuk mempermudah pengawasan dibentuk tiga pemerintahan militer yakni:

·         Pembentukan Angkatan Darat/Gunseibu, membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusat dan dikenal dengan tentara ke enam belas dipimpin oleh Hitoshi Imamura.

·         Pembentukan Angkatan Darat/Rikuyun, yang membawahi Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi (Sumatera Barat) yang dikenal dengan tentara ke dua puluh lima dipimpin oleh Jendral Tanabe.

·         Pembentukan Angkatan Laut/Kaigun, yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian dengan pusatnya Ujung Pandang (Makasar) yang dikenal dengan Armada Selatan ke dua dengan nama Minseifu dipimpin Laksamana Maeda.

Untuk kedudukan pemerintahan militer sementara khusus Asia Tenggara berpusat di Dalat/Vietnam.

Aspek Ekonomi dan Sosial

Pada kedua aspek ini, Anda akan menemukan bagaimana praktek eksploitasi ekonomi dan sosial yang dilakukan Jepang terhadap bangsa Indonesia dan Anda bisa membandingkan dampak ekonomi dan sosial dengan dampak politis dan birokrasi. Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut:

·         Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, Bank dan perusahaan penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkelai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis.

·         Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus memonopoli penjualannya. Pembatasan teh, kopi dan tembakau, karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Monopoli tebu dan gula, pemaksaan menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan perkebunan merusak tanah.

·         Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material.

Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasinya pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai (koperasi pertanian), serta instansi resmi pemerintah. Dampak dari kondisi tersebut, rakyat dibebankan menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa dan 40% menjadi hak pemiliknya. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa di pulau Jawa salah satunya: Wonosobo (Jateng) angka kematian 53,7% dan untuk Purworejo (Jateng) angka kematian mencapai 224,7%. Bisa Anda bayangkan bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan bangsa Indonesia pada masa Jepang (bahkan rakyat dipaksa makan makanan hewan seperti keladi gatal, bekicot, umbi-umbian).

Aspek Kehidupan Militer

Pada aspek militer ini, Anda akan memahami bahwa badan-badan militer yang dibuat Jepang semata-mata karena kondisi militer Jepang yang semakin terdesak dalam perang Pasifik. Memasuki tahun kedua pendudukannya (1943), Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda-pemuda Indonesia di bidang militer. Hal ini disebabkan karena situasi di medan pertempuran (Asia – Pasifik) semakin menyulitkan Jepang. Mulai dari pukulan Sekutu pada pertempuran laut di Midway (Juni 1942) dan sekitar Laut Karang (Agustus’.42.Februari.1943).Kondisi.tersebut.diperparah.dengan.jatuhnya Guadalacanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik (Agustus 1943).

Situasi di atas membuat Jepang melakukan konsolidasi kekuatan dengan menghimpun kekuatan dari kalangan pemuda dan pelajar Indonesia sebagai tenaga potensial yang akan diikutsertakn dalam pertempuran menghadapi Sekutu.

Dampak Positif dan Negatif Pendudukan Jepang di Indonesia

Masa Pendudukan Jepang di Indonesia adalah masa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Indonesia, selain itu hampir tidak adanya tantangan yang berarti kepada Belanda sebelumnya. Dalam masanya yang singkat itu, Jepang membawa dampak yang positif dan juga membawa dampak yang negatif bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Pada umumnya kebanyakan beranggapan masa pendudukan Jepang adalah masa-masa yang kelam dan penuh penderitaan. Akan tetapi tidak semuanya itu benar, ada beberapa kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang memberikan dampak positif, terutama dalam pembentukan nasionalisme Indonesia dan pelatihan militer bagi pemuda Indonesia.

Dampak Positif Pendudukan Jepang

Tidak banyak yang mengetahui tentang dampak positifnya Jepang menduduki Indonesia. Ada pun dampak positif yang dapat dihadirkan antara lain :

·         Diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional.

·         Jepang mendukung semangat anti-Belanda, sehingga mau tak mau ikut mendukung semangat nasionalisme Indonesia. Antara lain menolak pengaruh-pengaruh Belanda, misalnya perubahan nama Batavia menjadi Jakarta.

·         Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional Indonesia seperti Soekarno dengan harapan agar Soekarno mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia. Pengakuan Jepang ini mengukuhkan posisi para pemimpin nasional Indonesia dan memberikan mereka kesempatan memimpin rakyatnya.

·         Dalam bidang ekonomi didirikannya kumyai yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

·         Mendirikan sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SLTA

·         Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu rukun tetangga (RT) atau Tonarigumi

·         Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yaitu line system (sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan.

·         Dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari sini muncullah ide Pancasila.

·         Jepang dengan terprogram melatih dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang pada awalnya. Namun oleh pemuda hal ini dijadikan modal untuk berperang yang dikemudian hari digunakan untuk menghadapi kembalinya pemerintah kolonial Belanda.

·         Dalam pendidikan dikenalkannya sistem Nipon-sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah.

Dampak Negatif Pendudukan Jepang

Selain dampak positifnya tadi diatas, Jepang juga membawa dampak negatif yang luar biasa antara lain :

·         Penghapusan semua organisasi politik dan pranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga.

·         Romusha, mobilisasi rakyat Indonesia (terutama warga Jawa) untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi.

·         Penghimpunan segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Akibatnya beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang sehingga banyak rakyat yang menderita kelaparan.

·         Krisis ekonomi yang sangat parah. Hal ini karena dicetaknnya uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.

·         Kebijakan self sufficiency (kawasan mandiri) yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah.

·         Kebijakan fasis pemerintah militer Jepang yang menyebar polisi khusus dan intelijen di kalangan rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Pemerintah Jepang bebas melanggar hak asasi manusia dengan menginterogasi, menangkap, bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses pegadilan.

·         Pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen, semuanya dibawah pengawasan Jepang.

·         Terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan dan lain-lain.

·         Pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil.

·         Banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam.

2.1.2 Masa sebelum kemerdekaan

Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu).

1.        Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC),

Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris). Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :

a.    Hak mencetak uang

b.    Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai

c.    Hak menyatakan perang dan damai

d.   Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri

e.     Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja

Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC. Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah. Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi itu. VOC juga belum membangun sistem pasokan kebutuhan-kebutuhan hidup penduduk pribumi. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli itu. Disamping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran Hongi dan hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan). Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia.

Dengan memonopoli rempah-rempah, diharapkan VOC akan menambah isi kas negri Belanda, dan dengan begitu akan meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda. Disamping itu juga diterapkan Preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan. Bahkan ekspor kopi di masa itu mencapai 85.300 metrik ton, melebihi ekspor cengkeh yang Cuma 1.050 metrik ton.
Namun, berlawanan dengan kebijakan merkantilisme Perancis yang melarang ekspor logam mulia, Belanda justru mengekspor perak ke Hindia Belanda untuk ditukar dengan hasil bumi. Karena selama belum ada hasil produksi Eropa yang dapat ditawarkan sebagai komoditi imbangan,ekspor perak itu tetap perlu dilakukan. Perak tetap digunakan dalam jumlah besar sebagai alat perimbangan dalam neraca pembayaran sampai tahun 1870-an.

a.    Pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :
Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar, terutama perang Diponegoro

b.    Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar.

c.    Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri.

d.   Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit.

2.        Maka, VOC diambil-alih (digantikan) oleh republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik Bataaf dihadapkan pada suatu sistem keuangan yang kacau balau. Selain karena peperangan sedang berkecamuk di Eropa (Continental stelstel oleh Napoleon), kebobrokan bidang moneter sudah mencapai puncaknya sebagai akibat ketergantungan akan impor perak dari Belanda di masa VOC yang kini terhambat oleh blokade Inggris di Eropa. Sebelum republik Bataaf mulai berbenah, Inggris mengambil alih pemerintahan di Hindia Belanda.

3.        Pendudukan Inggris (1811-1816)
Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Sesuai dengan teori-teori mazhab klasik yang saat itu sedang berkembang di Eropa, antara lain :

a.         Pendapat Adam Smith bahwa tenaga kerja produktif adalah tenaga kerja yang menghasilkan benda konkrit dan dapat dinilai pasar, sedang tenaga kerja tidak produktif menghasilkan jasa dimana tidak menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Inggris menginginkan tanah jajahannya juga meningkat kemakmurannya, agar bisa membeli produk-produk yang di Inggris dan India sudah surplus (melebihi permintaan).

b.         Pendapat Adam Smith bahwa salah satu peranan ekspor adalah memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan (oleh Inggris) dan peranan penduduk dalam menyerap hasil produksi.

c.         The quantity theory of money bahwa kenaikan maupun penurunan tingkat harga dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar.
Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris yang Cuma seumur jagung di Hindia Belanda. Sebab-sebabnya antara lain:

a.      Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak.

b.       Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.

c.       Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.

4.    Cultuur stelstel
Cultuur stelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat.
Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan dalam pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik Mataram--yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan--dan memotivasi para pejabat Belanda dengan cultuurprocenten (imbalan yang akan diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang).
Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka. Bagi pemerintah Belanda, ini berarti bahwa masyarakat sudah bisa menyerap barang-barang impor yang mereka datangkan ke Hindia Belanda. Dan ini juga merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.
Jelasnya, dengan menerapkan cultuurstelstel, pemerintah Belanda membuktikan teori sewa tanah dari mazhab klasik, yaitu bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah. Namun disini, pemerintah Belanda hanya menerima sewanya saja, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah yang kian lama kian besar. Biaya yang kian besar itu meningkatkan penderitaan rakyat, sesuai teori nilai lebih (Karl Marx), bahwa nilai leih ini meningkatkan kesejahteraan Belanda sebagai kapitalis.

5.   Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)
Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada :

a.    Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.

b.    Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.

c.    Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.

6.   Pendudukan Jepang(1942-1945),

Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.
Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.

2.2 Pemerintahan Masa Orde Lama

Demi kebutuhan membentuk Badan Konstituante untuk menyusun konstitusi baru menggantikan UUD 1945, Bung Karno menyetujui penyelenggaraan Pemilu tahun 1955, pemilu pertama dan satu-satunya Pemilu selama pemerintahan Bung Karno. Pemilu tersebut menghasilkan empat besar partai pemenang yakni PNI, Masjumi, NU dan PKI.

Usai Pemilu, Badan Konstituante yang disusun berdasarkan hasil Pemilu, mulai bersidang untuk menyusun UUD baru. Namun sidang-sidang secara marathon selama lima tahun gagal mencapai kesepakatan untuk menetapkan sebuah UUD yang baru.

Menyadari bahwa negara berada di ambang perpecahan, Bung Karno dengan dukungan Angkatan Darat, mengumumkan dekrit 5 Juli 1959. Isinya; membubarkan Badan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Sejak 1959 sampai 1966, Bung Karno memerintah dengan dekrit, menafikan Pemilu dan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup.

Pemerintahan parlementer yang berpegang pada UUD Sementara, juga jatuh dan bangun oleh mosi tidak percaya. Akibatnya, kondisi ekonomi morat-marit. Sementara itu, para pemimpin Masjumi dan PSI terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Kemudian, Bung Karno membubarkan kedua partai tersebut.

Pada fase kedua kepemimpinannya, 1959-1967, Bung Karno menerapkan demokrasi terpimpin. Semua anggota DPRGR dan MPRS diangkat untuk mendukung program pemerintahannya yang lebih fokus pada bidang politik. Bung Karno berusaha keras menggiring partai-partai politik ke dalam ideologisasi NASAKOM—Nasional, Agama dan Komunis. Tiga pilar utama partai politik yang mewakili NASAKOM adalah PNI, NU dan PKI. Bung Karno menggelorakan Manifesto Politik USDEK. Dia menggalang dukungan dari semua kekuatan NASAKOM.

Namun di tengah tingginya persaingan politik Nasakom itu, pada tahun 1963, bangsa ini berhasil membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Saat itu yang menjadi Panglima Komando Mandala (pembebasan Irja) adalah Mayjen Soeharto. Tahun 1964-965, Bung Karno kembali menggelorakan semangat revolusioner bangsanya ke dalam peperangan (konfrontasi) melawan Federasi Malaysia yang didukung Inggris.

Sementara, dalam kondisi itu, tersiar kabar tentang sakitnya Bung Karno. Situasi semakin runyam tatkala PKI melancarkan Gerakan 30 September 1965. Tragedi pembunuhan tujuh jenderal Angkatan Darat tersebut menimbulkan situasi chaos di seluruh negeri. Kondisi politik dan keamanan hampir tak terkendali. Pergolakan politis pada akhir masa Orde Lama juga terjadi di Malang karena aktifitas PKI / Komunis cukup banyak mempengaruhi masyarakat terutama golongan pemuda. Terjadi rapat2 umum, demonstrasi, kerusuhan dan bentrokan fisik antara pendukung Komunis dengan pendukung Pancasila, salah satunya yang terkenal adalah penyerbuan Gedung Sarinah sekarang. Akhirnya kelompok Komunis dapat dikalahkan dan melarikan diri ke daerah Blitar sehingga dilakukan operasi militer Sandhi Yudha yang mengakhiri petualangan Komunis di Indonesia. Menyadari kondisi tersebut, Bung Karno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Jenderal Soeharto. Ia mengangkat Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang bertugas mengembalikan keamanan dan ketertiban. Langkah penertiban pertama yang dilakukan Pak Harto, sejalan dengan tuntutan rakyat ketika itu, membubarkan PKI.

Bung Karno, setelah tragedi berdarah tersebut, dimintai pertanggungjawaban di dalam sidang istimewa MPRS tahun 1967. Pidato pertanggungjawaban Bung Karno ditolak. Orde Lama dibawah pimpinan Presiden Soekarno berakhir setelah didahului oleh pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang gagal pada tanggal 30 September 1965. Dengan berbekal Surat Perintah tertanggal 11 Maret 1966, Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) pada waktu itu, Letjen TNI Soeharto membubarkan PKI dan organisasi-organisasi masyarakat yang dinaunginya. Kemudian Pak Harto diangkat selaku Pejabat Presiden. Pak Harto dikukuhkan oleh MPRS menjadi Presiden RI yang Kedua, Maret 1968.

Gerakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI ini kemudian berbuntut pada pembunuhan puluhan (ada pula yang mengatakan ratusan) ribu penduduk Indonesia yang dicurigai terlibat atau bersimpati pada gerakan komunis. Kuatnya stigma komunis yang menakutkan banyak orang membuat sampai kini belum pernah ada penyelidikan independen mengenai korban-korban yang jatuh pada saat itu, meskipun diyakini tidak semua korban memang terbukti bersalah.Atas dukungan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang dipimpin oleh Ketuanya saat itu, Letjen TNI Abdul Harris Nasution, Letjen TNI Soeharto kemudian dikukuhkan menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia. Kekuasaan Orde Baru dibawah presiden kedua ini dikukuhkan melalui pemilihan umum tahun 1971. Sementara pembangunan ekonomi, selama 22 tahun Indonesia merdeka, praktis dikesampingkan. Kalaupun ada, pembangunan ekonomi dilaksanakan secara sporadis, tanpa panduan APBN. Pembangunan dilakukan hanya dengan mengandalkan dana pampasan perang Jepang.   

2.2.1 Penerapan Demokrasi Orde Lama

Kabinet-Ali-Sastroamidjojo

Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.

            Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya identitas tersebut (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945). Beberapa peristiwa pada Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional kita adalah; Pemberontakan PKI pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUD Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.

Pembentukan Konstituante dan Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno (1950-1959)

Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, & Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yg menganut sistem kabinet parlementer.

Era 1950-1959 adalah  di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.

2.3 Kondisi Keadaan Perekonomian Negara Kita Sangat Buruk, Hal Itu Disebabkan Karena :

1.      Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang di negara kita yang sangat tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia Belanda,dan mata uang pendudukan Jepang. banyaknya uang yang beredar di negara kita menyebabkan harga-harga di negara kita menjadi meningkat.

2.      Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

3.      Kas negara kosong.

4.     Ekspliotasi besar-besaran dimasa penjajahan.

Usaha - Usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi.

1.      Bangsa kita melakukan Program Pinjaman oleh menteri keuangan IR.

2.      Upaya melakukan blokade dengan menawarkan bantuan padi sebanyak 500.000 ton ke india (karena india merupakan Negara yang mempunyai nasib sama seperti Indonesia yang pernah di jajah) dan india menyerahkan obat-obatan ke Indonesia.

3.      Konferensi Ekonomi pada bulan februari 1946, yang tujuannya untuk memperoleh kesepakatan yang bulat ketika menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesar, seperti : masalah produksi, makanan, sandang.

4.     Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi ) pada tanggal 19 januari 1947.

Upaya- upaya tersebut tahun ke tahun terus dilakukan untuk merubah perekonomian Indonesia sedikit demi sedikit . Dan Pada saat Demokrasi Terpimpin sekitar tahun 1959-1967. Sebagai akibat dari dekrit Presiden 5 Juli 1959 Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin yang isinya segala sesuatu baik stuktur ekonomi indonesia diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Hal ini di lakukan agar dapat membawa kemakmuran masyarakat indonesia. Akan tetapi, kebijakan ini belum  dapat memperbaiki keadaan kondisi di negara ini. hal ini di lihat ketika pemerintah menjadikan uang Rp 1.000 menjadi Rp. 1 Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Beberapa kebijakan yang diambil dibawah pemerintahan Soekarno diantaranya :

·         Nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia

Menghadapi ”watak kolonial” yang masih bercokol terutama di lapangan ekonomi, pemerintah berupaya mengambil langkah untuk menyelamatkan sektor yang dianggap strategis, terutama perbankan. Pada tahun 1953, dilakukan nasionalisasi terhadap Bank Java dan kemudian namanya berubah menjadi ”Bank Indonesia”. Serta membentuk dua Financial Bank yaitu: Bank Industri Negara (BIN) yang akan membiayai proyek-proyek indutri; dan Bank Negara Indonesia (BNI) yang menyediakan foreign-exchange sekaligus membiayai kegiatan impor.

·         Mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak

Langkah pemerintah berikutnya adalah mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, seperti: balai gadai, beberapa wilayah pertanian yang penting, pos, telepon, listrik, pelabuhan, pertambangan batu bara dan rel kereta. Selanjutnya pemerintah membiayai perusahan negara melalui BIN di sektor produksi semen, tekstil, perakitan mobil, gelas, dan botol.

·         Berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor

Langkah terakhir pemerintah adalah berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor dengan mendirikan Pusat Perusahaan Perdagangan pada tahun 1948 untuk mengekspor produk pertanian Indonesia. Pemerintah juga mendirikan USINDO pada tahun 1956 untuk mengekspor industri manufaktur -yang dibiayai oleh BIN- dan mengimpor bahan mentah untuk keperluan industri mereka.

·         Serta beberapa kebijakan lainya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian indonesia.

Hampir seluruh program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan. sistem ekonomi terpimpin menuntut seluruh unsur perekonomian Indonesia menjadi alat revolusi. Dalam ekonomi terpimpin, kegiatan perekonomian ditekankan pada konsepsi gotong royong dan kekeluargaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan ekonomi pada masa terpimpin juga dilandaskan atas strategi dasar ekonomi Indonesia yang diamanatkan dalam Deklarasi Ekonomi (DEKON) oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963.

Pada masa orde lama ada dua pelaksanaan :

1.      Masa demokrasi terpimpin

2.      Masa demokrasi liberal

Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Demokrasi pada masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik. Ketegangan politik demokrasi liberal atau parlementer disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1.      Dominanya politik aliran maksudnya partai politik yang sangat mementingkan kelompok atau alirannya sendiri dari pada mengutamakan kepentingan bangsa

2.      Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah

3.      Tidak mampunya para anggota konstituante bersidang dalam mennetukan dasar negara.

2.4        Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer.Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

·         Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

·         Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

·         Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

·         Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

·         Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, akan tetapi pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

2.5                Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

 

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

1.      Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang. Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100,dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

2.      Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

3.      Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

2.6                 Masalah Yang Dihadapi Pada Masa Pemerintahan Soekarno

1.      Selama Orde Lama telah terjadi berbagai penyimpangan, dimana ekonomi terpimpin yang mula-mula disambut baik oleh bung Hatta, ternyata berubah menjadi ekonomi komando yang statistik (serba negara). Selama periode 1959 – 1966 ini perekonomian cepat memburuk dan inflasi merajalela karena politik dijadikan panglima dan pembangunan ekonomi disubordinasikan pada pembangunan politik. (Mubyarto, 1990).

2.      Ada hubungan yang erat antara jumlah uang yang beredar dan tingkat harga (Stephen Genville dalam Anne Booth dan McCawley, ed., 1990).

Tahun	DJUB (%)	Dharga (%)
1960	39	19
1961	42	72
1962	99	158
1963	95	128
1964	156	135
1965	280	595
1966	763	635

Sumber : Bank Indonesia, Laporan Tahunan jakarta, Berbagai Edisi.

Selama tahun 60-an sumber penciptaan uang oleh sektor pemerintah merupakan penyebab terpenting dari naiknya jumlah uang yang beredar.

3.      Tahun 1960-an cadangan devisa yang sangat rendah mengakibatkan timbulnya   kekurangan bahan mentah dan suku cadang yang masih harus diimpor dan diperkirakan dalam tahun 1966 sektor industri hanya bekerja 30% dari kapasitas yang ada (Peter McCawley dalam Anne booth dan Peter McCawley, ed., 1990).

2.7                Rencana dan Kebijaksanaan Ekonomi

Rencana : pembangunan nasional semesta berencana (PNSB) 1961-1969. Rencana pembangunan ini disusun berlandasarkann “Manfesto Politik 1960” untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan azas ekonomi terpimpin.

Faktor yang menghambat/ kelemahannya antara lain :

1.      Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim.

2.      Defisit anggaran yang terus meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi.

3.      Kondisi ekonomi dan politik saat itu: dari dunia luar (Barat) Indonesia sudah terkucilkan karena sikpanya yang konfrontatif. Sementara di dalam negeri pemerintah selalu mendapat rongrongan dari golongan kekuatan politik “kontra-revolusi” (Muhammad Sadli, Kompas, 27 Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982).

Beberapa kebijaksanaan ekonomi – keuangan:

1.      Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan keuangan/ statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian Indonesia.

2.      Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara di bidang perdagangan dan kepegawaian.

3.      Pokok perhatian diberikan pada aspek perbankan, namun nampaknya perhatian ini diberikan dalam rangka penguasaan wewenang mengelola moneter di tangan penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme dalam mengelola moneter. (Suroso, 1994).

4.     Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

2.8 Bukti Kemegahan Indonesia Peninggalan Orde Lama

1.      MASJID ISTIQAL

Masjid Istiqlal adalah masjid yang terletak di pusat ibukota negara Republik Indonesia, Jakarta. Masjid ini adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Ir. Sukarno di mana pemancangan batu pertama, sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1951. Arsitek Masjid Istiqlal adalah Frederich Silaban.Yang Seorang Kristen, dengan komplek gereja kathredal di depannya,masjid ini berserta kathredal di depannya dapat melambangkan persatuan etnis,suku,dan agama

2.      MONAS (MONUMEN NASIONAL)

Monumen Nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter (433 kaki) yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah presiden Sukarno, dan monumen ini dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional yang terletak tepat di tengah Lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monumen dan museum ini dibuka mulai pukul 08.00 - 15.00 Waktu Indonesia Barat setiap hari sepanjang pekan, kecuali hari senin pada pekan terakhir setiap bulannya monumen ini tutup. Dirancang oleh 2arsitek, salah satu nya arsitek nomor 1 Indonesia, Silaban dan R. M. Soedarsono,Bahkan saat ini tugu ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti ruangan bawah tanah seperti bunker dan berbagai peninggalan sejarah, budaya dan lain-lain Bangsa dan Negara Indonesia. didalam bangunan ini terdapat beberapa objek yang terbuat dari emas.

3.      ISTANA BOGOR

Merupakan salah satu dari enam Istana Presiden Republik Indonesia yang mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan ini dikarenakan aspek historis, kebudayaan dan fauna yang menonjol. Salah satunya adalah adanya rusa – rusanya yang indah yang didatangkan langsung dari Nepal dan tetap terjaga dari dulu sampai sekarang.

Saat ini sudah menjadi trend warga Bogor dan sekitarnya setiap hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya berjalan- jalan diseputaran Istana Bogor sambil memberi makan rusa- rusa indah yang hidup di halaman Istana Bogor dengan wortel yang diperoleh dari petani- petani tradisional warga Bogor yang selalu siap sedia menjajakan wortel- wortel tersebut setiap hari libur.

2.9 Pola kebijakan ekonomi orde lama

Pola.Kebijakan.Ekonomi.Orde.lama.Pada awal kemerdekaan tahun 1945-1949, ekonomi nasional mengalami kemandegan karena rakyat Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Seluruh potensi yang ada di kerahkan untuk mendukung pejuangan agar kemerdekaan yang telah di proklamirkan dapat dipertahankan. Baru setelah indonesia benar-benar memperoleh kemerdekaaan secara de fakto dan de jure dari penjajah Belanda dan Jepang, pemerintahan Indonesia yang terbentuk mulai memfokuskan kinerjanya pada masalah-masalah perekonomian. Namun pada waktu itu, Indonesia yang baru saja merdeka dari tangan penjajah terjebak di antara dua kutub ideologis, yaitu Kapitalisme dan Komunisme.

     Dua kutub tersebut menjadi suatu keniscayaan dari pengutuban ideologi politik pasca perang, Amerika serikat di kubu Kapitalis, dan Uni Soviet di kubu Komunis. Bisanya negara-negara bekas jajahan termasuk Indonesia, secara ideologi politik sangat berdekatan dengan nilai-nilai sosialisme, karena sifat-sifat anti-imperialismenya. Pada waktu itu di Indonesia sendiri, terjadi perbedaan pandangan dan polemik mengenai pembangunan ekonomi pasca kemerdekaan. Perbedaan pandangan ini berkisar antara aliran “revolusi belum selesai” dan “revolusi telah selesai”. Saat itu, ada pendapat yang di pelopori oleh Bung Karno, “bahwa revolusi Indonesia belum selesai, yaitu dengan mengusir imperialisme dan menghapuskan feodalisme. Selama dua fenomena ini belum diselesaikan, maka Indonesia belum siap membangun”. Pendapat lain yang di pelopori oleh bung Hatta, lebih berpendapat, “bahwa semua kegiatan revolusi hendaknya di hentikan segera agar pemerintah bisa melakukan konsolidasi untuk memulai pembangunan ekonomi” .

      Tampaknya dari kedua pendapat yang di pelopori oleh para fonding father tersebut, mungkin pendapat yang dapat di terima pada saat itu oleh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia secara rasional adalah pendapat dari Bung Hatta. Karena yang patut disadari adalah bahwa setelah Indonesia merdeka dari bangsa-bangsa imperialis, negara Indonesia bisa dikatakan sangat minim Sumber Daya Modal yang akan digunakan untuk membangun kembali perekonomian Indonesia yang hancur di sebabkan oleh penjajahan tiga setengah abad lamanya. Untuk itulah, pendapat dari Bung Hatta sangat besar sekali pengaruhnya bagi kebijakan ekonomi Indonesia, sehingga pendapat tersebut diimplementasikan secara pragmatis dalam periode Demokrasi Parlementer 1950-1957 .        Pada periode ini, pemerintahan di pimpin oleh seorang Perdana Menteri M. Natsir yang berasal dari Partai Masyumi.

     Kebijaksanaan ekonomi pada periode kabinet Natsir beranggapan bahwa, pertama : modal asing diperlukan oleh perekonomian Indonesia, kedua : modal asing dapat di awasi dengan melalui peraturan pemerintah, ketiga : nasionalisasi perusahaan asing tidak ada gunanya apabila modal asing belum bisa di gantikan oleh perusahaan-perusahaan pribumi yang mampu mempertahankan tingkat produktivitas dan efisiensi tehnik serta manajemen yang setara. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, sebagai Menteri Perdagangan dan Industri pada peiode demokrasi parlementer juga berpendapat, bahwa “negara harus memainkan peran yang menentukan, terutama pada tahap awal pembangunannya dan bahwa pengusaha-pengusaha asing mutlak harus di awasi karena belum terdapat kelompok-kelompok pengusaha yang kreatif dari kalangan bangsa Indonesia.sendiri” . Dari Kebijakan ekonomi yang telah di keluarkan oleh pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan, terlihat sangat jelas sekali nilai-nilai nasionalisme yang terkandung dalam kebijakan “ekonomi nasional” Indonesia. Dalam hal ini banyak pengamat ekonomi di Indonesia menyebutkan bahwa periode tersebut adalah periode “nasionalisme ekonomi” yang berarti mencakup tiga dimensi pembangunan ekonomi Indonesia. Pertama, suatu perekonomian yang beragam dan stabil, yang berarti di tiadakannya ketergantungan yang besar kepada ekspor bahan mentah. Kedua, suatu perekonomian yang sudah berkembang dan makmur atau pembangunan ekonomi.

     Ketiga, suatu perekonomian dimana satu bagian yang penting dari pemilikan, pengawasan dan pengelolaan di bidang ekonomi berada di tangan golongan pribumi atau negara Indonesia, yang berarti pengalihan penguasaan dan pengelolaan atas kegiatan-kegiatan ekonomi dari tangan orang-orang barat dan Cina ke tangan orang-orang Indonesia. Untuk melaksanakan kebijakan nasionalisme ekonomi, pemerintahan pasca kemerdekaan melaksanakan proteksi, satu di antara beberapa keputusan yang di ambil oleh pemerintah Indonesia adalah menentukan dan memilih importir-importir yang layak di beri bantuan pemerintah. Para pengusaha yang dapat melalui penyaringan itu dan berhak atas bantuan pemerintah, biasanya dinamakan importir-importir “Benteng”.

     Secara garis besar, kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintahan pasca kemerdekaan sebenarnya banyak memberikan perubahan-perubahan mendasar dalam kegiatan pembangunan ekonomi, hal ini terbukti dengan munculnya kegiatan sektor informal yang menjadi soku guru perekonomian Indonesia saat itu. Di sektor perdagangan, pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Perusahaan di ambil oleh pemerintah, dan seluruh kegiatan ekspor dan impor di tangani perusahaan negara. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi industri kecil untuk mendapatkan bahan baku. Industri kecil, terutama tekstil berkembang pesat. Namun akibat perbedaan pandangan mengenai perananan perusahaan swasta dan asing dalam mendongkrak perekonomian di Indonesia, muncul polemik antara kelompok moderat dan konservatif yang di wakili oleh Partai Masyumi dan PSI, yang saat itu berada pada posisi pucuk pememerintahan, dengan kerlompok radikal yang di wakili oleh partai ultra nasionalis radikal, yang menghendaki perubahan struktural yang mendasar dalam perekonomian .

      Akibat polemik yang berkelanjutan mengenai model pembangunan ekonomi yang sesuai di Indonesia pada awal kemerdekaan menimbulkan konsekwensi langsung dengan tidak adanya kontinuitas, karena pemerintahan atau kabinet seringkali mengalami pergantian dan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengimplementasikan program-programnya dan jatuh sebelum bekerja. Sistem pemerintahan parlementer di Indonesia waktu itu sesungguhnya tidak sejalan dengan subtansi demokrasi .

     Yang lebih parah lagi adalah pembangunan ekonomi di Indonesia pasca kemerdekaan selalu gagal di karenakan konflik yang berlangsung antara dua kelompok yang menganut dua pandangan yang saling bertentangan mengenai kebijakan ekonomi, pimpinan politik yang konservatif pragmatis lawan pimpinan politik ultra-nasionalis radikal .

     Konflik ini hampir-hampir tak pernah menghasilkan konsensus nasional. Malahan yang terjadi, seperti yang secara ekstrem di kemukakan oleh Sutter, adalah bahwa kedua kelompok itu seringkali “saling menjegal dan pemerintah (seringkali) tetap mandeg dan tidak mampu menangani masalah (ekonomi) tertentu” . Adanya konflik tersebut (paling tidak untuk sebagian) menyebabkan patronase politik tersebar luas di antara ke-27 partai politik selama berlangsungnya periode ini, yang sekitar 20 di antaranya memegang kekuasaan yang besar pada tingkat nasional dengan menggunakan cara-cara yang sangat mengagumkan di dalam kabinet dan birokrasi .

     Dalam lingkungan seperti inilah klik-klik, dalam hal ini partai-partai politik, yang merupakan saluran yang jelas, merupakan satuan-satuan utama dalam proses politik dan menggalakan fungsi patronase dalam masyarakat . Puncak dari permasalahan tersebut akibat konflik yang berkepanjangan mengenai pembangunan ekonomi, telah mencapai klimaks-nya ketika pada tahun 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli i959, yang mengakhiri sistem demokrasi parlementer dan menggantinya dengan Demokrasi Terpimpin 1959-1965. Pada periode demokrasi terpimpin terkenal suatu istilah MANIPOL-USDEK yang dirinci oleh Dr. Roeslan Abdulgani, yang memilik arti, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Bangsa Indonesia, sebagai suatu kebijakan baru mengenai pembangunan ekonomi di negara Indonesia.

     Dalam fase pertama Demokrasi Terpimpin (1960-1963) peran elit Angkatan Darat Indonesia yang di pengaruhi oleh paham neo-Keynesian tampak jelas, dalam fase kedua (1963-1965) di tandai oleh peran sentral yang di mainkan oleh PKI dalam kehidupan politik. Inisiatif bergeser dari Angkatan Darat, yang terutama sibuk dengan usaha mengkonsolidasikan apa yang telah di capainya dan untuk mempertahankan posisinya, kepada Presiden Soekarno dan PKI yang mendorong kebijaksanaan-kebijaksanaan yang radikal dan militan di dalam negeri maupun gelanggang internasional. Situasi ini pada akhirnya mengakibatkan ambruknya hubungan segitiga dan keseimbangan kekuasaan antara Presiden Soekarno, Angkatan Darat dan PKI, ketika enam Jenderal Angkatan darat dibunuh secara keji dalam suatu percobaan “kup” yang dilancarkan oleh Gerakan 30 September (G.30/S), peristiwa yang paling berdarah dalam sejarah Indonesia .
     Sementara saat demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno tampil menjadi penguasa yang otoriter, angkatan darat secara mantap meluaskan dan memperkukuh kekuasaan politiknya dan partai-partai politik praktis tidak berdaya dan semakin lemah, kecuali PKI yang memperluas pengaruh politiknya di bawah perlindungan Presiden Soekarno .      Tampak jelas sekali, bahwa pada periode demokrasi terpimpin ini politik telah menjadi sedemikian rupa, sehingga politik menjadi panglima, dan jalan sosialisme lebih dikembangkan dengan cara manasionalisasi hampir seluruh perusahaan swasta dan asing yang berada di seluruh Indonesia. Kiranya apa yang menjadi polemik awal antara Soekarno dan Hatta mengenai “revolusi belum selesai” dan “revolusi sudah selesai” semakin menjadi-jadi pada periode ini. Soekarno yang mengangkat dirinya sebagi presiden seumur hidup, kian memantapkan slogan-slogannya tentang revolusi yang abadi.

     Kekuasaannya semakin tersentralistik, semua surat kabar di beri keleluasaan untuk menyediakan kolom penyebarluasan ajaran revolusi Soekarno. Setiap orang, kelompok ataupun partai politik yang tidak menyetujui ataran-aturannya di anggap “kontra-revolusioner”, lalu di tangkap dan di berangus, dan beliau memenuhi penjara-penjara dengan lawan-lawan politiknya. Namun di balik itu semua, tanpa di sadari akibat kebijakan politik “revolusioner” yang di jalankan dalam demokrasi terpimpin ini, bencana ekonomi sedang menghadang negara Indonesia. Sikap masa bodoh pemerintahan Soekarno terhadap soal-soal ekonomi, tidak konsistennya rencana-rencana ekonomi yang silih berganti dan buruknya implementasi kebijaksanaa ekonomi merupakan penyebab kekacauan di bidang ekonomi. Indeks biaya hidup di negara Indonesia membumbung tinggi dari basis 100 dalam tahun 1957 menjadi 36.000 pada tahun 1965. Jumlah uang dalam peredaran naik dari 30 miliar hingga hampir 1 triliun rupiah dalam periode yang sama itu. Pada akhir tahun 1965, defisit anggaran membengkak menjadi jumlah yang amat besar, 1,5 triliun rupiah, dan Indonesia mulai mengabaikan pembayaran hutang luar negerinya. Bagian terberat dari dislokasi ekonomi disebabkan oleh para pekerja di lingkungan white collar (kertas putih) dan blue collar (kertas biru) wliayah perkotaan.

     Di banyak bagian daerah pedalaman, para petani menimbun hasil panen mereka, menukar produk mereka kepada pengusaha-pengusaha kecil. Dan di mana dan kapan mereka dapat membayar hutang mereka dengan mata uang yang rendah nilainya. Tetapi petani juga harus membayar banyak karena sangat kurangnya pupuk dan pestisida yang membuat berkurangnya hasil pertanian, selain itu juga karena situasi dan lingkungan pedesaan yang semakin terancam dan kurang aman yang di sebabkan oleh iklim politik yang di warnai dengan gelombang pembunuhan . Pada malam peristiwa G.30/S, rupiah tidak lebih bernilai daripada kertas yang dicetak, memang biaya mencetak uang rupiah melampaui nilai uang yang tercetak . Tak dapat di sangkal, sebagaimana diamati oleh seorang agronomis, “Indonesia, terpuruk di karenakan terjadinya mis-manajemen selama lebih dari satu dekade” .

      Bung Hatta yang ikut menandatangani proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dan kemudian pecah jalan dengan Soekarno, memberikan tanggapan, “Nasib Indonesia kini lebih suram dibanding dengan waktu rezim kolonial Belanda” . Akhirnya pasca kejadian G.30/S, di tingkatan bawah, rakyat dan mahasiswa dengan slogan “Tiga Tuntutan Rakyat” (Tritura) meminta Presiden Soekarno mundur dari jabatannya, karena dinilai telah gagal dalam membangun perekonomian Indonesia, dan di tingkat elit terjadi “kup” yang mengakibatkan di sisihkannya Soekarno dari kehidupan politik, penghancuran total PKI beserta semua organisasinya, dan tampilnya militer secara dominan dalam kehidupan politik. Maka berakhirlah masa Orde Lama dengan membawa “drama revolusinya yang belum selesai”.

2.10 Kelebihan dan Kelemahan Kepemerintahan Soekarno

Kelebihan

1.      Nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia.

2.      Mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, sehingga dapat di manfaatkan oleh rakyat.

3.      Berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor
Serta beberapa kebijakan lainya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian    indonesia.

4.     Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk mendukung proyek besar tersebut.

5.      Rencana ini mencakup sektor-sektor penting dan menggunakan perhitungan modern. Namun sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli.

6.     Dapat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan.

7.     Melakukan Kebijakan atas pemotongan nilai mata uang.Keuntungan dari kebijakan ini adalah rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar ,maka pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.

8.      Dapat menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.

9.      Para pengusaha pribumi secara bertahap dapat berkembang menjadi maju.

10.  Dapat bekerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi dalam memajukan perekonomian Indonesia.

Kelemahan

1.      Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa.

2.      Perekonomian juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negara komunis.

3.      Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.

4.     Kas negara kosong.

5.      Buruk nya perekonomian karena Pengusaha pribumi kalah dalam bersaing dengan pengusaha nonpribumi yang di sebabkan perekonomian di serahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer.

6.     Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik 400%.

7.     Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

8.      Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya.

9.      Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

10.  Beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.

BAB III

ANALISIS

Ir.Soekarno seorang Proklamator RI  yang dikenal sebagai seorang yang idealis dengan Komitmen nya yang tinggi untuk menyejahterakan rakyat dan membebaskan imperalisme dan kolonialisme barat. Ir.Soekarno seorang komunikator yang ulung dengan paham nasionalisme, islamisme dan komunisme dan menyebarkan paham marxisme ini memperoleh kesuksesan dengan merumuskan ajaran marhaenisme /marxisme dan tidak hanya itu beliau adalah sang pendiri partai nasional indonesia atau yang disebut  juga dengan (PNI),ir soekarno juga telah banyak berjasa kepada negara ini sang pencetus pancasila sebagai dasar negara ini berhasil memproklamirkan kemerdekaan RI pada 17 agustus 1945,dan beliau juga merupakan seorang pencetus adanya KAA tahun 1955 di bandung ,dalam memipin sebuah negara tidak lah semudah membalikan telapak tangan ,ada beberapa kegagalan yang dialami ir Soekarno selama menjabat sebagai presiden RI yaitu gagal mempersatukan irian barat dan gagalnya menangani krisis politik yang melanda tahun 1966.

 pada tahun ini juga dari segi ekonomi terdapat pernyataan penolakan soekarno terhadap berbagai bantuan asing karena paham nasionalisme yang dianut inilah yang dapat diartikan dengan keyakinan bahwa pembangunan di indonesia termasuk dalam bidang ekonomi harus berasal dari diri bangsa itu sendiri dan pada akhirnya pada tahun ini pun terjadi inflasi sebesar 600%

Pertahun dan pada akhirnya membuat kekacauan ekonomi di indonesia.keadaan ini diperparah dengan eksploitasi SDM dan SDA secara besar-besaran yang berakibat pada perekonomian diindonesia,kesalahan lagi dalam masa pemerintaha soekarno adalah penerapan sistem ekonominya yang menggunakan sistem ekonomi liberal dimana pengusaha pribumi masih lemah bersaing dengan nonpribumi,dan pada akhirnya malah memperburuk ekonomi setelah kemerdekaan,dalam upaya mengatasi anjloknya ekonomi indonesia pada saat itu dengan menerapkan nasionalisasi bank de javasche bank dan mengurangi jumlah uang yang beredar agar harga turun (gunting syarifudin),dan penerapan sistem perekonomian ali baba yang menyediakan kredit lisensi bagi usaha swasta nasional.namun sistem ini pun harus kandas karena program ini tidak berjalan dengan baik dan kurangnya pengalaman pada pengusaha pribumi. pada akhirnya sistem sistem tersebut dirubah menjadi masa demokrasi terpimpin Yang menerapkan pembentukan deklarasi ekonomi ,devaluasi ,dan proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah yang kemudian gagal lagi karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran pengeluarannya,sekali lagi ini adalah konsekuensi dari pilihan menggunakan sisteem demokrasi terpimpin yang selalu berkiblat pada sosialis

BAB IV

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

    Pada masa perekonomian indonesia orde lama ,setelah kemerdekaan hingga tahun 1965 perekonomian indonesia memasuki era sulit,karena bangsa indonesia mengalami pergolakan sosial politik dan keamanan yang sangat dahsyat sehingga pertumbuhan ekonomi kurang mendapat perhatian pada saat itu perekonomian indonesia masih sangat lah minim dan perusahaan perusahaan pada saat itu mayoritas dimiliki oleh asing,keadaan ini diperparah dengan eksploitasi SDA dan SDM di indonesia oleh asing sehingga makin memperburuk ekonomi indonesia pada masa itu ,Soekarno memang telah menciptakan suatu konsep untuk menyatukan bangsa dengan pancasilanya bahkan dengan pancasila ini semua yang berbeda – beda merasa satu dan kesatuan,menimbulkan sikap kebersamaan gotong royong dan beliau merupakan proklamator kemerdekaan untuk Negara Indonesia. namun walau bagaimana pun seorang pemimpin politik tentu memiliki kekurangan yang menjadi kehancuran kepemimpinanya,namun dari sekian banyak kekurangannya yang dimiliki hendaknya kekurangan ini menjadi pelajaran untuk pemimpin selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

http://nohfendi.blogspot.com/2013/01/contoh-kasuskepemimpinan.html

Nalia,Wahyu.2011. Sejarah Presiden Pertama Negara.

http://wahyunalia.blogspot.com/2011/06/sejarah-presiden pertamanegara.html

NN. 2008. Orde Lama. (http://parisvanjava.net76.net/orla.html

Nurdiana, Dina. 2009. Revolusi. http://irsoekarno.wordpress.com/category/revolusi/

Zhepa, Rusdi. 2012. Perkembangan pemerintah orde lama orde baru dan reformasi. http://rushdiezhepa.wordpress.com/2012/08/23/perkembangan-pemerintah-orde-lama-orde-baru-dan-reformasi/

http://onlinebuku.com/2009/03/06/sejarah-perekonomian-indonesia/

http://wikipedia.com/sejarah-perekonomian-indonesia/

http://farm4.static.flickr.com/3475/3863058767_5e0036314a.jpg

http://maslanpaloh.blogspot.com/2012/09/pemerintahan-dari-presiden-pertama.html

http://www.scribd.com/doc/212696886/Perekonomian-Indonesia-Era-Soekarno