KATA
PENGANTAR
Puji
dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga makalah selesai tepat waktu penulisan
makalah ini yang berjudul “perekonomian indonesia tahun 2010 hingga 2015”, ini
bertujuan untuk mengulas kembali peristiwa ekonomi di tahun 2010 hingga 2015. Penulis
menyadari banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini,itu dikarenakan
kemampuan penulis yang terbatas.namun berkat bantuan dari rekan-rekan satu
kelompok,serta dosen pembimbing yang telah membimbing dalam penyusunan makalah
ini.
Penulis
berharap dengan penulisan makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis
sendiri dan bagi pembaca serta semoga menjadi bahan pertimbangan untuk
meningkatkan prestasi dimasa yang akan datang.
BEKASI, 30 MEI 2015
Penyusun
BAB
1
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Susilo
Bambang Yudhoyono yang biasa disebut SBY, dilantik sebagai presiden keenam
Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. SBY juga merupakan presiden
Indonesia yang pertama kali berhasil melaksanakan masa pemerintahannya secara
penuh di masa reformasi ini. Pada masa pemerintahan SBY ini terdapat beberapa
kondisi dan kebijakan yang ditempuh baik dalam bidang ideologi, politik,
ketahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, maupun budaya.
Terpilihnya
Susilo Bambang Yudhoyono atau yang terkenal dengan sebutan SBY, telah membuat
babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Beliau dilantik sebagai presiden
keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama wapresnya Jusuf
Kalla yang kemudian kembali terpilih di Pemilu 2009 bersama wapresnya Boediono.
Bersama dengan pasangannya, SBY memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan
agenda reformasi. Program pertama pemerintahan SBY-JK dikenal dengan program
100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sitem ekonomi yang sangat
memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN,
serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan
agung.
Langkah
tersebut disambut baik oleh masyarakat. Secara umum SBY-JK melakukan
pemeriksaan kepada pejabat yang diduga korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) diberi kebebasan oleh presiden melakukan audit dan pemberantasan korupsi.
Hasilnya telah terjadi pemeriksaan tersangka korupsi dan pejabat pemerintahan
sebanyak 31 orang selama100 hari. Artinya SBY-JK sungguh memilki komitmen dalam
upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian, masih banyak hal yang harus
dievaluasi.
Kondisi
perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang
sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga
2009.Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh
krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian Indonesia
akan terus bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi global yang
sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi pasar
finansial, walaupun sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan mampu
bertahan. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap
perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia.Pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap
kebuntuan tersebut. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia.
Namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak
menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di
Indonesia.
1.2
Rumusan masalah
1.
Bagaimana masa pemerintahan SBY?
2.
Bagaimana kondisi dan kebijakan SBY?
3.
Kelebihan dan kelemahan pemerintahan
SBY?
1.3
Tujuan masalah
1.
Menjelaskan masa pemerintahanSBY
2.
Menjelaskan kondisi dan kebijakan
SBY
3.
Menjelaskan kelebihan dan kelemahan
SBY
4.
Untuk memenuhi tugas mata kuliah ini
BAB 2
PEMBAHASAN
PEMBAHASAN
2.1
Profil
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Jend. TNI ( Purn.) Dr. H. Susilo
Bambang Yudhoyono (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949,umur 62
tahun) adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia,
bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih
dalam Pemilu Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan
pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil
Presiden Boediono. Sehingga, sejak era reformasi dimulai,
Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang
menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk
periode kedua.Yudhoyono yang dipanggil “Sus” oleh orang tuanya dan populer
dengan panggilan “SBY”, melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer.
Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier
militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan
tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang
Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada
Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya
menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat
Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen UUD 1945. Dalam
kehidupan pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani Herrawati yang
merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm), komandan RPKAD (kini Kopassus) yang turut membantu menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI)
pada tahun1965.
1.
Pemerintahan
Indonesia Bersatu Jilid I Era Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla
(2004-2009).
Langkah
Presiden SBY untuk merangkul Parpol-parpol yang kalah dalam Pemilu 2009 adalah
bagian dari kebijakan Soft Power, atau kebijakan untuk bergotong-royong dalam
membangun bangsa dan negara. Ini serupa dengan Kabinet Gotong-Royong di masa
lalu. Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan gotong royong
memiliki karakteristik sebagai berikut:
a.
Rendahnya pertumbuhan ekonomi yang
dikarenakan masih kurang berkembangnya investasi terutama disebabkan oleh masih
tidak stabilnya kondisi sosial politik dalam negeri.
b.
Dalam hal ekspor, sejak 2000, nilai
ekspor non-migas Indonesia terus merosot dari 62,1 miliar dollar AS menjadi
56,3 miliar dollar As tahun 2001, dan tahun 2002 menjadi 42,56 miliar dollar
AS.
Kabinet Indonesia Bersatu merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang
dibagi menjadi Kabinet Indonesia bersatu jilid I dan II .kabinet Indonesia
bersatu jilid I yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang ke enam yang dipimpin
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla
pada masa (2004 – 2009) dan presiden yang pertama kalinya dipilih melalui
sistem pemilihan umum langsung di Indonesia sedangkan kabinet Indonesia bersatu
jilid II dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil Presidennya
Dr. Boediono yang merupakan bentuk pemerintahan yang ke tujuh pada masa
(2009-2014). Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan
kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan
harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia.
Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan,
serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial
kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan
BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai
masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita
adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim
investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit
pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan
kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan
kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu
ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang
salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak
investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan
bertambah. Selain itu, pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa
program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil
diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini
berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan
disana-sini.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang
pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak
lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun
wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya
laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan
jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi
39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal,
antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat
kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector
riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi
pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja
Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu
sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain
pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
Namun, selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada
pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi. Sejak
tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada
tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tagline strategi pembangunan ekonomi
SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan
dengan pro environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan
dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya,
hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun
waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang
mendorong pertumbuhan PDB.
Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi
masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sector
riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru. Memasuki tahun
ke dua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master
plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui
langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia
sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara UsS
14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS
4,0-4,5 triliun.
2.
Pemerintahan
Indonesia Bersatu Jilid II Era Susilo Bambang Yudiono dan Boediono (2009-2014)
Pada periode
ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :
1.
BI rate
2.
Nilai tukar
3.
Operasi moneter
4.
Kebijakan makro prudensial untuk pengelolaan
likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.
Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada
meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hampir tujuh tahun sudah
ekonomi Indonesia di tangan kepemimpinan Presiden SBY dan selama itu pula
perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah berada pada masa keemasannya.
Beberapa pengamat ekonomi bahkan berpendapat kekuatan ekonomi Indonesia
sekarang pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kekuatan baru perekonomian dunia
yang terkenal dengan nama BIRC (Brazil, Rusia, India, dan China).
Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan
perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti Amerika
Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang
positif sebesar 4,5% pada tahun 2009. Gemilangnya fondasi perekonomian
Indonesia direspon dunia internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai
salah satu negara pilihan tempat berinvestasi. Dua efeknya yang sangat terasa
adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang
sejarah dengan berhasil menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang
meramalkan sampai akhir tahun ini IHSG akan mampu menembus level 4000.
Indonesia saat ini menjadi ekonomi nomor 17 terbesar di dunia. “Tujuan kami
adalah untuk menduduki 10 besar. Kami sangat optimistis karena IMF pun
memprediksi ekonomi Indonesia akan mengalahkan Australia dalam waktu kurang
dari satu dekade ke depan,” tutur SBY dalam sebuah acara, banyak sekali masalah
masalah penting di jaman pemerintah jilid I dan II yang hilang begitu saja
tanpa tau akhir inti dan akar kemana permasalahan itu berawal pada Pemerintahan
Indonesia Jilid I maupun jilid II bagaimanapun kebijakan, menteri dan lain
sebagainya kita sebagai masyarakat hanya mengharapkan pemerintah dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada
meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang saat ini masih tidak ada
perkembangannya.
2.2
Masa
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dibagi menjadi dua masa,
yaitu masa pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono. Pemerintahan SBY-JK
berlangsung pada tahun 2004-2009. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono bersama wakilnya, Jusuf Kalla mencetuskan visi dan misi
sebagai berikut:
Visi :
1.
Terwujudnya kehidupan masyarakat,
bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.
2.
Terwujudnya masyarakat, bangsa dan
negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia.
3.
Terwujudnya perekonomian yang mampu
menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan
pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Misi :
1.
Mewujudkan Indonesia yang aman damai
2.
Mewujudkan Indonesia yang adil dan
demokratis
3.
Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.
Pemerintahan SBY-Boediono berlangsung dari tahun 2009 sampai
sekarang. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama
wakilnya, Boediono mencetuskan visi dan misi sebagai berikut :
Visi :
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL,
DAN MAKMUR
1.
Melanjutkan Pembangunan Menuju
Indonesia yang Sejahtera.
2.
Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi
3.
Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua
Bidang
Misi :
MEWUJUDKAN INDONESIA YANG LEBIH SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI DAN
MELETAKKAN FONDASI YANG LEBIH KUAT BAGI INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS.
1.
Melanjutkan Pembangunan Ekonomi
Indonesia untuk mencapai Kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia.
- Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan
Good Corporate Governance.
- Demokratisasi Pembangunan dengan memberikan ruang
yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen Bangsa.
- Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu
dan memberantas korupsi.
- Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari
negara-negara lain, maka Pembangunan Masyarakat Indonesia adalah
pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa.
2.3
Kondisi dan
Kebijakan
1.
Ideologi
Masa pemerintahan SBY lebih dipermudah akibat kebijakan Soeharto yang
meredam pengaruh ideologi, sehingga ketika SBY menjabat, pertarungan ideologi
tidak sebagus dari yang dahulu, meskipun masih cukup signifikan. Menyadari
kesalahan pendahulunya, SBY menyatakan partainya sebagai partai tengah, yakni
nasionalis-religius. Dengan demikian, SBY tidak membangun kekuatan baru,
namun meletakkan dirinya dalam posisi anetrl, tidak memihak ideologi
manapun. SBY melalui partainya pun mengajak partai-partai lain baik
Nasionalis maupun Islam untuk berkoalisi. Melalui pidatonya, SBY menggunakan
kata-kata sedemikian rupa sehingga tidak menyinggung kekuatan manapun,
meskipun hal tersebut menyebabkan publik kurang memahami maksud dari SBY.
Karena memposisikan dirinya seperti itu, SBY pun dikritik sebagai sosok yang
peragu dan tidak tegas”.
Presiden SBY menyampaikan sambutan peresmian Pusdik Pancasila
dan Konstitusi MK di Cisarua, Bogor, Jabar,
Selasa (26/2) pagi.Walaupun Pancasila menjadi opsi terbaik bagi permasalahan
bangsa, namun Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. “Tetaplah
harus kita jaga menjadi open and living ideology. Mari kita dengan teguh
dan cerdas dan yakin diri untuk memaknai dan memposisikan Pancasila seperti
itu,” ujar Presiden SBY. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini
saat meresmikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi
(MK) Republik Indonesia, di Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, Jawa Barat,
Selasa (26/2) pagi. Dengan adanya Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK, Presiden
SBY mengajak agar pendidikan Pancasila dilakukan dengan semangat untuk menjaga
relevansi dan aktualisasi Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.
Sebelumnya, SBY mengatakan bahwa sebenarnya Pancasila digali dan lahir di
Indonesia sebagai alternatif tehadap ideologi dunia yang berbenturan.“Dengan di
satu ujung ada kapitalisme, liberalisme, di ujung lainnya ada marxisme,
sosialisme, dan komunisme. Meskipun ada spektrum dan varian tetapi masyarakat
dunia mengenal inilah ekstrim kubu dari ideologi yang hadir di dunia. Pancasila
justru hadir sebagai the third way,” SBY menjelaskan. Pancasila sebagai
ideologi negara dan falsafah bangsa, lanjut Presiden, adalah sesuatu
yang berbeda dengan ideologi lain. “Dengan berakhirnya Perang Dingin memang
ada perubahan bangsa-bangsa yang menganut ekstrim ideologi marxisme,
komuinisme, dan sosialisme yang menganut command economy,” Presiden
menambahkan. Ketika dunia terkena krisis ekonomi dan terbentuk G20, dunia yang
didasarkan liberalisme, kapitalisme, dan neoliberalisme juga gagal menjawab
tantangan global bahkan menimbulkan permasalahan baru. “Kedua ekstrim ideologi
ini telah mendapatkan koreksi dari sejarah,” SBY mengingatkan.
Indonesia selamat dari krisis ekonomi global sekarang ini karena sebenarnya
kita memilih jalan yang berbeda, tidak masuk pada kutub-kutub ideologi seperti
itu tapi kita menemukan jalan dan cara kita sendiri yang sebenarnya berakar,
mengalir, dan dijiwai oleh Pancasila dan semua nilai yang terkandung dan
dijalankan di negeri ini,” ujar Presiden SBY.
2.
Politik
Dalam pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai
Demokrat, meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai politik
yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai
Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan
dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam masa
kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai
Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia, dan Partai Bulan Bintang. Kemudian di pemilu 2009, SBY kembali
menjadi calon presiden bersama pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali
terpilih sebagai presiden Indonesia.Dalam pemerintahan SBY ini, melakukan
beberapa kebijakan politik diantaranya:
1.
Pembentukan
Kabinet Bersatu
Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia
Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet
Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan
masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden
Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah
melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden
melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
2.
Pembentukan
Kabinet Bersatu jilid II
Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia
Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini
berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB)
ditambah Partai Golkar yang
bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta
kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh
Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan
dilantik sehari setelahnya.Pada 19 Mei 2010, Presiden
SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011,
Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa
wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan
di dalam kabinet.
3.
Menganut
konsep Trias Politika
Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut
diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di
suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik
melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.
Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan
kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif
adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang
melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi
jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan
undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun
perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.
Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut,
diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi
pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and
balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya
Trias Politika di tiap negara tidak selamanya serupa, mulus atau tanpa
halangan.
Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa
pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha
menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem Politik Indonesia,
yakni berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut
benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung
calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislaif, dan
Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif,
pemilihannya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden.
4.
Sistem
Kepartaian
Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009,
sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik
bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang
berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal.
Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara
langsung, hal tersebut tentu menunjukan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa
secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis.
5.
Politik
Pencitraan
Politik pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para
pemimpin negara untuk mengambil hati rakyatnya. Pola politik pencitraan tentu
digunakan oleh hampir semua pemimpin negara di dunia, termasuk Presiden SBY.
Selaku pemimpin negara, ia tentu harus membentuk citra dirinya sebaik mungkin
demi menjaga imej baiknya di mata masyarakat Indonesia. Dalam melakukan politik
pencitraan tersebut, Presiden SBY melakukanya dengan beberapa hal, yang terbagi
dalam konteks internal dan konteks eksternal.
Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan
kapabilitas internalnya, yakni dengan kapabilitas retorika atau kemampuan
berbicara di depan umum. Dari lima jenis retorika yang dikemukakan Aristoteles,
Presiden SBY dinilai mengimplementasikan Retorika tipe Elucotio, dimana
pembicara memilih kata-kata dan bahasa yang tepat sebagai alat pengemas pesanya
ketika berbicara di depan umum. Selain hal tersebut, konteks internal disini
berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukan Presiden SBY
kepada masyarakat, dimana hal tersebut tentunya dapat berimplikasi terhadap
penarikat rasa simpatik masyarakat itu sendiri.
Dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan beragam
aspek, salah satunya adalah kampanye, dan introduksi prestasi positif SBY
selama memerintah Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memicu ketertarikan
rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY dan menjadi simpatik atasnya.
6.
Politik Luar Negeri
SBY berusaha memantapkan politik luar negeri Indonesia dengan cara
meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi
Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Baru-baru ini
Indonesia berani mengambil sikap sebagai satu-satunya negara anggota tidak
tetap Dewan Keamanan PBB yang bersikap abstain ketika semua negara lainnya
memberikan dukungan untuk memberi sanksi pada Iran.
SBY telah berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing
dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa
pemerintahannya, antara lain dengan Jepang. Perubahan-perubahan global pun
dijadikannya sebagai peluang. Politik luar negeri Indonesia di masa
pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah ‘mengarungi lautan bergelombang’,
bahkan ‘menjembatani dua karang’. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai
insiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Ciri
politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY, yaitu :
1.
Terbentuknya kemitraan-kemitraan
strategis dengan negara-negara lain (Jepang, China, India, dll).
2.
Terdapat kemampuan beradaptasi
Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan
perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri
(internasional).
3.
Bersifat pragmatis kreatif dan
oportunis, artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja (baik
negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional) yang
bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia.
4.
Konsep TRUST, yaitu membangun
kepercayaan terhadap dunia Internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep
TRUST adalah unity, harmony, security, leadership, prosperity. Prinsip-prinsip dalam konsep
TRUST inilah yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di
tahun 2008 dan selanjutnya.
2.4
Ketahanan
dan Keamanan
Ukuran keberhasilan atau kegagalan menjadi sangat penting dalam
mengevaluasi Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Disatu pihak, kedudukan Presiden
SBY, memiliki legitimasi dan kredibilitas yang cukup tinggi. Dipihak lain,
Presiden SBY telah berupaya merealisasikan sebagian janji-janji dalam berbagai
program pembangunan nasional.
1. KEBERHASILAN
a.
Dalam ketahanan dan keamanan,
keberanian menyeret sebagian koruptor-koruptor, baik pejabat pemerintah di
daerah maupun di pusat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif telah
dilakukan. Perang melawan korupsi dalam kabinet SBY terlihat jelas dan
menggembirakan. Instrumen hukum UU No.31/1999 tentang Korupsi, UU No.36/2003
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Instrumen presiden 2005, tentang Tim
Pemberantas Korupsi (Timtas-TIPIKOR) yang memiliki kewenangan luar biasa.
Sebagai satu contoh, Gubernur Aceh, Abdullah Puteh dihukum 10 tahun adalah
bukti komitmen tersebut.
b.
Kesungguhan penegakan keamanan dan
ketahanan itu, juga bisa terlihat atas keberhasilan penandatanganan MoU antara
pemerintah RI dengan GAM, 15 Agustus 2005 di Helsinki. Meskipun MoU tidak
sederajat dengan Perjanjian Internasional, praktek di lapangan telah
memperlihatkan kedua pihak mematuhinya. Pemusnahan senjata oleh GAM dengan
pengawasan Aceh Mission Monitoring (AMM) terus dilaksanakan. Pemberlakuan
amnesti terhadap tahanan praktek juga telah dilakukan. Ribuan TNI non-organik
sebagian telah dikembalikan dari Aceh ke daerah masing-masing. Akibat
penandatanganan MoU situasi keamanan, kedamaian dan masyarakat Aceh telah
pulih. Keberhasilan ini mustahil dapat dicapai sekiranya kedua belah pihak
tidak memiliki komitmen. Telah lama TNI bercokol di Aceh dan jelas-jelas
kebijakan tersebut kontra produktif terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM
secara internasional dan nasional.
c.
Masalah politik dan keamanan cukup
stabil dan tampak konsolidasi demokrasi dan keberhasilan pilkada Aceh menjadi
catatan prestasi. Namun, potensi demokrasi ini belum menghasilkan sistem yang
pro-rakyat dan mampu memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia.Tetapi malah
mengubah arah demokrasi bukan untuk rakyat melainkan untuk kekuatan kelompok.
2. KEGAGALAN
a.
Pada masa pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono 2004-2009, pemerintah dan DPR tidak berhasil menetapkan satu
pun undang-undang bidang pertahanan nasional.
b.
Pertahanan
dan keamanan yang terasa masih menjadi nilai raport merah SBY
adalah rendahnya komitmen mereka terhadap penciptaan sistem keamanan
masyarakat. Tragedi Bom Bali II 1 Oktober (jatuh pada hari Kesaktian Pancasila)
yang diklaim oleh Wapres Yusuf Kalla sebagai kecolongan tidak terbantahkan.
Sebelumnya juga teror bom di Tentena Poso di wilayah tentara Sulawesi Tengah
bukti kegagalan tersebut. Sementara Dr. Azhari dan Nurdin Top juga tidak akan
tertangkap jika cara kerja aparat penegak hukum tidak professional.
Kita percaya, sistem hukum terpadu tentang pencegahan dan penanggulangan
terorisme diperlukan, tetapi kejahatan teorisme juga belum tentu akan
berkurang. Sejatinya UU NO.15/2003, tentang Tindak Pidana Terorisme
sesungguhnya tidak memadai. Untuk itu Presiden SBY perlu mengusulkan UU
Keamanan dan Intelejen Nasional cukup proporsional dan tepat momennya. Tiadanya
institusi yang kredibel dalam mengkoordinasikan berbagai aparat pemerintah dan
penegak hukum dalam menanggulangi terorisme menyisakan soal ancaman keamanan
sebagai masalah utama. Namun, tidak salah jika kita menengok Amerika, Malaysia
dan Singapore. Terlindunginya masyarakat dari rasa aman, tentram merupakan
segi-segi positif dari adanya instrumen hukum tersebut. Kinerja aparat keamanan
khusunya dalam pencegahan terorisme perlu ditingkatkan melalui para TNI-POLRI
dan Intelejen tanpa harus menaksirkan KOTER. Validitas Keppres tentang
kebijakan menaikkan BBM 100% oleh pemerintah secara sepihak hanya logis dalam
tatanan kepentingan ekonomi nasional. Namun, kenaikan BBM yang dibarengi oleh
kenaikan harga-harga bahan pokok itu artinya justru menyengsarakan masyarakat.
Sampai saat ini, pemerintah belum mampu memperlihatkan upaya untuk meningkatkan
kemampuan daya beli masyarakat melalui jumlah pengangguran.
Kegagalan pemerintah SBY dalam menciptakan rasa aman dan tentram masyarakat
tak terhindarkan melalui pembagian kompensasi BBM sebesar Rp 300.000 KK per
bulan terhadap masyarakat miskin. Kenaikan itu menjadi tidak berarti, mengingat
harga bahan pokok menjadi naik pula. Lagi pula, kenaikan harga BBM sungguh
telah memicu kegelisahan masyarakat. Memang niat memberikan kompensasi BBM
terhadap orang-orang miskin tidak diragukan nilai baik dan manfaatnya. Akan
tetapi, upaya untuk mensejahterakan masyarakat sesuai pasal 33 dan 34 UUD 1945
menjadi tidak kena sasaran bilaman tidak dipersiapkan secara matang.
Bukti lemahnya persiapan itu tidak sekedar ditentukan oleh rumusan
kemiskinan dan data-data yang akurat di lapangan. Tapi juga dampak-dampak
negatif dari pemberian uang tunai tidak menjamin sama sekali. Bencana sosial
ini tampak dalam penderitaan dan kesengsaraan masyarakat miskin. Sampai saat ni
tidak kurang dari empat orang tewas dalam prosespengambilan kompensasi BBM.
Beberapa kepala desa dan kepala RT yang juga tewas ditusuk dan juga bunuh diri.
Jika disana puluhan penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupasi,
terorisme dan mensejahterakan masyarakat. Dengan kata lain, nilai raport merah
SBY-YK tidak akan berubah jika dikemudian hari tidak mengalami perubahan.
1.
Reformasi Sektor Pertahanan dan
Keamanan selama kurang lebih tujuh tahun diIndonesia meski mengalami kemajuan
yang relative baik, tapi masih membutuhkan kerja-kerja politik yang serius bagi
proses SSR yang lebih baik. Masalah oportunisme elit sipil dan penolakan dari
internal masing-masing lembaga sektor keamanan dan pertahanan tersebut masih
mendominasi permasalahan bagi penguatan negara demnokratis, dan profesionalisme
lembaga-lembaga tersebut. Setidaknya bila kita mengacu pada tiga kerangka
peran, yakni: sektor pertahanan dan keamanan, sektor sosial-politik, dan sektor
ekonomi, dapat dilihat bagaimana perjalanan SSR di Indonesia berjalan
tertatih-tatih. Dari ketiga kerangka peran tersebut, lembaga-lembaga sektor
pertahanan dan keamanan masih masih dilingkupi oleh ketiga kerangka peran
tersebut. Artinya masih belum profesional dalam merumuskan peran masing-masing,
meski sudah merevisi doktrin. Masih ada yang harus dipertegas pada peran dan fungsi
dari masing-masing lembaga. Salah satunya misalnya penempatan TNI dan Polri
yang belum pas dalam struktur pemerintahan. Apakah di bawah atau di dalam
Departemen Pertahanan untuk TNI, atau apakah di bawah Presiden, masuk ke salah
satu departemen, atau bahkan menjadi departemen tersendiri.
2.
Ketidaktegasan dan konsistenan
inilah yang menyebabkan banyak sekali cela bagi TNI, Polri, maupun lembaga
intelejen melalui perundang-undangan yang dihasilkan untuk melakukan kerja atau
fungsi-fungsi di luar kewajibannya.
Hal lain
yang juga menjadi perhatian adalah buruknya konsepsi strategis pertahanan dan
keamanan, sehingga dalam konsepsi operasional pun juga mengalami kendala yang
relatif serius. Apalagi reformasi kultural di ketiga lembaga tersebut belum
berubah. Masih menggunakan mindset lama, sehingga menghambat langkah dan jalan
bagi suksesnya reformasi sektor pertahanan dan keamanan di Indonesia.
1.
Penegakan hukum berjalan di tempat.
Kasus-kasus besar selalu diakhiri dengan drama transaksional. Bahkan tebang
pilih menjadi gaya penegakan hukum pemerintah di bawah komando SBY. Kegagalan
itu diwakili Kementerian Hukum dan HAM dalam pembebasan 29 napi koruptor atas
nama remisi (HUT RI dan Lebaran).
- Sektor kelautan juga dinilai masih banyak terjadi
pencurian-pencurian sumber daya alam Indonesia seperti ilegal fishing.
- Rasa aman dan damai makin jauh di tengah
tingginya pelanggaran HAM, kekerasan, perusakan lingkungan hidup, serta
hukum yang tidak berdaulat.
- Pemerintahan SBY-Boediono gagal melakukan agenda
reformasi peradilan militer melalui Revisi Undang-undang No. 31 Tahun
1997. Pemerintahan SBY tidak memiliki niatan dan upaya sungguh-sungguh
untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di sector keamanan.
- SBY dianggap lamban menyikapi kisruh KPK vs
Polri. SBY baru mau turun setelah rakyat mendesak. Selain itu, menurut
mereka, kebijakan ekonomi yang dilegitimasi SBY juga dinilai berpihak pada
kepentingan kapital, kebijakan energi nasional mengesampingkan aspek
kemandirian, skandal bailout Bank Century yang tak kunjung selesai,
penegakkan supremasi hukum, serta gagalnya SBY mewujudkan Indonesia
sebagai rumah yang aman bagi masyarakatnya.
- Pemerintah SBY juga telah gagal melindungi
kekayaan rakyat berupa minyak dan gas bumi, barang tambang maupun yang
lainnya tidak banyak dinikmati oleh rakyat, tapi oleh segelintir orang,
termasuk pihak asing melalui regulasi dan kebijakan yang tidak pro rakyat.
Pemerintah SBY juga gagal memberantas korupsi dan mafia hukum. Iironinya
banyak dilakukan oleh para pejabat yang berlangsung makin massif dan
sistemik. Sekitar 148 kepala daerah sekarang ini jadi tersangka korupsi,
dan diantaranya adalah 17 Gubernur. Kasus korupsi melahirkan korupsi baru
melalui mafia hukum yang bisa mengatur Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman
dan pengacara. Itulah yang membuat banyak kasus korupsi yang tidak
terungkap. Kasus skandal Bank Century atau mafia Perpajakan adalah salah
satunya.
2.5
Ekonomi
Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi
Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan
bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut
diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan,
kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di
Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam
perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai
saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk
menyelesaikan kasus Bank Century ini.
Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang
sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga
2009. anak Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat
mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011.
Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan
semula. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap
perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas
Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni
mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.
Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah
efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi
dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun
terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai
Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama,
pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat
secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi
dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat,
masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat
pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif
lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata
pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%.
Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya
sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan.
Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka
9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun
menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%.
Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005,
ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya.
Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan
APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM
tersebut telah mendorong tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang
merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup
dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar
adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.Core
inflation pun naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank
Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya
efektif. Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target
inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006
(YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan dengan Februari 2005 (YoY) 7,15%
atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%.
Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga
Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di
dunia perbankan Data Harga Bahan Bakar Minyak 2004 vs 2009 (Naik)
Harga
|
2004
|
2009
|
Catatan
|
Minyak Mentah Dunia / barel
|
~ USD 40
|
~ USD 45
|
Harga hampir sama
|
Premium
|
Rp 1810
|
Rp 4500
|
Naik 249%
|
Minyak Solar
|
Rp 1890
|
Rp 4500
|
Naik 238%
|
Minyak Tanah
|
Rp 700
|
Rp 2500
|
Naik 370%
|
Dengan
kondisi harga minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga
jual premium yang masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800
per liter). Maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus
mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh
ironis ditengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap
liter solar yang dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global,
pemerintah bahkan memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan
solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan.
Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan
menjual harga minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah
tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah.
Berdasarkan
janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah
SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan
ekonomi rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya
mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa
(inflasi) naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah
gagal mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh
Demokrat di bidang ekonomi.
Pertumbuhan
|
Janji Target
|
Realisasi
|
Keterangan
|
2004
|
ND
|
5.1%
|
|
2005
|
5.6%
|
Tercapai
|
|
2006
|
6.1%
|
5.5%
|
Tidak tercapai
|
2007
|
6.7%
|
6.3%
|
Tidak tercapai
|
2008
|
7.2%
|
Tidak tercapai
|
|
2009
|
7.6%
|
~5.0%
|
Tidak tercapai *
|
Tingkat Inflasi 2004-2009 (Naik)
Secara alami, setiap tahun inflasi
akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan berhasil secara makro ekonomi jika
tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi
selama 4 tahun2 kali lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.
Tingkat Inflasi
|
Janji Target
|
Fakta
|
Catatan Pencapaian
|
2004
|
6.4%
|
||
2005
|
7.0%
|
17.1%
|
Gagal
|
2006
|
5.5%
|
6.6%
|
Gagal
|
2007
|
5.0%
|
6.6%
|
Gagal
|
2008
|
4.0%
|
11.0%
|
Gagal
|
Selama 4 tahun pemerintahan,
Demokrat yang terus mendukung SBY tidak mampu mengendalikan harga barang dan
jasa sesuai dengan janji yang tertuang dalam kampanye dan RPM yakni
rata-rata mengalami inflasi 5.4% (2004-2009) atau 4.9% (2004-2008). Fakta yang
terjadi adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi rata-rata
10.3% selama periode 2004-2008. Kenaikan harga barang dan jasa melebihi 200%
dari target semula.
Jumlah Penduduk Miskin
Sasaran
pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target
berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada
tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada
tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari
9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada
tahun 2009.
Penduduk Miskin
|
Jumlah
|
Persentase
|
Catatan
|
2004
|
36.1 juta
|
16.6%
|
|
2005
|
35.1 juta
|
16.0%
|
Februari 2005
|
2006
|
39.3 juta
|
17.8%
|
Maret 2006
|
2007
|
37.2 juta
|
16.6%
|
Maret 2007
|
2008
|
35.0 juta
|
15.4%
|
Maret 2008
|
2009
|
8.2% ????
|
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil
mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperbesar
utang dalam jumlah sangat besar. Posisi utang tersebut merupakan utang terbesar
sepanjang sejarah RI.
·
Koalisi terdiri dari
1.
Forum
Indonesia untuk Transparansi Anggaran Perkumpulan Prakarsa
2.
Perhimpunan
Pengembangan Pesantren & Masyarakat (P3M)
3.
Gerakan
Antipemiskinan Rakyat Indonesia
4.
Lembaga
Advokasi Pendidikan Anak Marginal
5.
Pusat
Telaah dan Informasi Regional
6.
Asosiasi
pendamping Perempuan Usaha Kecil dan
7.
Publish
What You Pay
Berdasarkan catatan koalisi, utang pemerintah sampai Januari 2009 meningkat
31 persen dalam lima tahun terakhir. Posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp
1.275 triliun. Adapun posisi utang Janusari 2009 sebesar Rp 1.667 triliun atau
naik Rp 392 triliun. Apabila pada tahun 2004, utang per kapita Indonesia Rp 5,8
juta per kepala, pada Februari 2009 utang per kapita menjadi Rp 7,7 juta per
kepala. Memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009,
koalisi menilai rezim sekarang ini adalah rezim anti-subsidi. Hal itu
dibuktikan dengan turunnya secara drastis subsidi. Pada tahun 2004 jumah
subsidi masih sebesar 6,3 persen dari produk domestik bruto. Namun, sampai
2009, jumlah subsidi untuk kepentingan rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB.
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia masih memerlukan
banyak perbaikan. Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari
visi dan perencanaan pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan
terjadi dalam pemerintahan yang akan berjalan untuk beberapa tahun ke depan
lagi.
2.6
Sosial
Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di
Aceh.Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada
kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat
dilihat dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan. Arus urbanisasi
juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi. Di
pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi.
Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak
terealisasi. Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali
muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi
tawuran antar-SMA di Jakarta yang membawa korban para pejuang jurnalistik.
2.7
Budaya
Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas
kemundurannya. Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang
diklaim oleh pemerintah negara lain. Contohnya sebagai berikut :
Namun di
masa ini, terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik
Indonesia adalah warisan budaya Indonesia.
- D.
Kelebihan dan Kelemahan Pemerintahan SBY
Kelebihan
- Harga BBM diturunkan hingga 3 kali (2008-2009),
pertama kali sepanjang sejarah.
- Perekonomian terus tumbuh di atas 6% pada
tahun 2007 dan 2008, tertinggi setelah orde baru.
- Cadangan devisa pada tahun 2008 US$ 51 miliar,
tertinggi sepanjang sejarah.
- Menurunnya Rasio hutang negara terhadap PDB terus
turun dari 56% pada tahun 2004 menjadi 34% pada tahun 2008.
- Pelunasan utang IMF.
- Terlaksananya program-program pro-rakyat seperti:
BLT, BOS, Beasiswa, JAMKESMAS, PNPM Mandiri, dan KUR tanpa agunan tambahan
yang secara otomatis dapat memperbaiki tinggkat ekonomi rakyat.
- Pemberantasan korupsi.
- Pengangguran terus menurun. 9,9% pada tahun 2004
menjadi 8,5% pada tahun 2008.
- Menurunnya angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun
2004 menjadi 15,4% pada tahun 2008.
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun
2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi
sepanjang 2008 hingga 2009.
- perekonomian Indonesia mampu bertahan dari
ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa
Kelemahan
- Harga BBM termahal sepanjang sejarah indonesia
yaitu mencapai Rp. 6.000.
- jumlah utang negara tertinggi sepanjang
sejarah yakni mencapi 1667 Triliun pada awal tahun 2009 atau 1700 triliun
per 31 Maret 2009. Inilah pembengkakan utang terbesar sepanjang sejarah.
- tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar
biasa tinggi. Mencapai sebesar 15% pada tahun 2006 .menunjukkan suatu
penghamburan yang signifikan atas sumber daya public.
- Konsentrasi pembangunan di awal pemerintahannya
hanya banyak berpusat di aceh, karena provinsi aceh telah di porak
porandakan oleh bencana alam stunami pada tahun 2004.
- Masih gagal nya pemerintah menghapuskan angka
pengangguran dan kemiskinan di negeri ini.
- Bencana alam yang sering terjadi di
indonesia membuat para investor asing enggan berinvestasi dengan alasan
tidak aman dan masalah century
BAB 3
ISI
ISI
KONDISI
PEREKONOMIAN
INDONESIA
PADA MASA PEMERINTAHAN SBY
A.
Kondisi
Perekonomian Semasa Pemerintahan SBY
Kondisi perekonomian
Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010, seiring pemulihan ekonomi dunia
pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Terbukti,
perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan
finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian Indonesia akan terus
bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi global yang sedang
bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi pasar finansial,
walaupun sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan mampu bertahan.
Sementara itu, pemulihan
ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal
perekonomian Indonesia. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut. Korupsi
dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun setelah beberapa tahun
berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah berhasil
menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.
Salah satu penyebab utama
kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang
berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.
Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang
signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah
besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makro ekonomi yang pesat belum
menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta
identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di
Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia
yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Pada
pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara
Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan
langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan
sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan
menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara
Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam
perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai
saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk
menyelesaikan kasus Bank Century ini.
Bank
Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6
persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian
prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.
Tingkat pertumbuhan ekonomi
periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik
dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto
(1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto
selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan
ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto
tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan
ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang
mendekati target 6,6%
Kebijakan menaikkan harga
BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata berimbas pada situasi
perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan
harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga
minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong tingkat inflasi
Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan
selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005
(YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40%
dan harga bahan makanan 18%.Core inflation pun
naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang
otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua
digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%.
Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan
dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%.
Efek inflasi tahun 2005
cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan.
Data Harga Bahan Bakar
Minyak 2004 vs 2009 (Naik)
Harga
|
2004
|
2009
|
Catatan
|
Minyak Mentah Dunia /
barel
|
~ USD 40
|
~ USD 45
|
Harga hampir sama
|
Premium
|
Rp 1810
|
Rp 4500
|
Naik 249%
|
Minyak Solar
|
Rp 1890
|
Rp 4500
|
Naik 238%
|
Minyak Tanah
|
Rp 700
|
Rp 2500
|
Naik 370%
|
Dengan kondisi harga
minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga jual premium yang
masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800 per liter). Maka
sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus mensubsidi setiap
liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh ironis ditengah
kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap liter solar yang
dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global, pemerintah bahkan
memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan solar kepada
rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan. Selama lebih 60
tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan menjual harga
minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah tidak lagi rakyatlah
yang mensubsidi pemerintah.
Berdasarkan janji
kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK
selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan ekonomi
rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu
meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi)
naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal
mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh Demokrat
di bidang ekonomi.
Pertumbuhan
|
Janji Target
|
Realisasi
|
Keterangan
|
2004
|
ND
|
5.1%
|
|
2005
|
5.6%
|
Tercapai
|
|
2006
|
6.1%
|
5.5%
|
Tidak tercapai
|
2007
|
6.7%
|
6.3%
|
Tidak tercapai
|
2008
|
7.2%
|
Tidak tercapai
|
|
2009
|
7.6%
|
~5.0%
|
Tidak tercapai *
|
Tingkat Inflasi 2004-2009
(Naik)
Secara umum
setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan berhasil
secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan ekonomi.
Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun 2 kali lebih besar dari
pertumbuhan ekonomi.
Tingkat Inflasi
|
Janji Target
|
Fakta
|
Catatan Pencapaian
|
2004
|
6.4%
|
||
2005
|
7.0%
|
17.1%
|
Gagal
|
2006
|
5.5%
|
6.6%
|
Gagal
|
2007
|
5.0%
|
6.6%
|
Gagal
|
2008
|
4.0%
|
11.0%
|
Gagal
|
Selama 4
tahun pemerintahan, Demokrat yang terus mendukung SBY tidak mampu mengendalikan
harga barang dan jasa sesuai dengan janji yang tertuang dalam kampanye dan RPM
yakni rata-rata mengalami inflasi 5.4% (2004-2009) atau 4.9% (2004-2008).
Fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi
rata-rata 10.3% selama periode 2004-2008. Kenaikan harga barang dan jasa
melebihi 200% dari target semula
Jumlah Penduduk Miskin
Sasaran
pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target
berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6
persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada
tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5
persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada
tahun 2009.
Penduduk Miskin
|
Jumlah
|
Persentase
|
Catatan
|
2004
|
36.1 juta
|
16.6%
|
|
2005
|
35.1 juta
|
16.0%
|
Februari 2005
|
2006
|
39.3 juta
|
17.8%
|
Maret 2006
|
2007
|
37.2 juta
|
16.6%
|
Maret 2007
|
2008
|
35.0 juta
|
15.4%
|
Maret 2008
|
2009
|
8.2% ????
|
Koalisi
Organisasi Masyarakat Sipil mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan
Jusuf Kalla memperbesar utang dalam jumlah sangat besar. Posisi utang tersebut
merupakan utang terbesar sepanjang sejarah RI.
Berdasarkan
catatan koalisi, utang pemerintah sampai Januari 2009 meningkat 31 persen dalam
lima tahun terakhir. Posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun.
Adapun posisi utang Januari 2009 sebesar Rp 1.667 triliun atau naik Rp 392
triliun. Apabila pada tahun 2004, utang per kapita Indonesia Rp 5,8 juta per
kepala, pada Februari 2009 utang per kapita menjadi Rp 7,7 juta per kepala.
Memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, koalisi
menilai rezim sekarang ini adalah rezim anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan
turunnya secara drastis subsidi. Pada tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar
6,3 persen dari produk domestik bruto. Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk
kepentingan rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB.
Pendidikan
merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya
manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY.
Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari
keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung
sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas
pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana
fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran
yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan
berkualitas.
Pemanfaatan
alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan
pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan
secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.Perbaikan
secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas
agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman,
berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka
bekerja keras.Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar
menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan
yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi,
bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya.
Selain
program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan program
pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan bergelar
bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin
bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.
Memperbaiki
remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen,
dan para peneliti.Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang
pendidikan.Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam
menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai
dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.
Mengurangi
kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga
berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program
beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta
memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka
mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.
B.
Keberhasilan
SBY selama memerintah pada bidang Ekonomi
Saat membuka
Rapat Kerja tentang Pelaksanaan Program Pembangunan 2011 di Jakarta Convention
Center, Senin (10/1/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan
mantap memaparkan 10 capaian (keberhasilan pemerintah pada tahun 2010 tersebut.
1.
Ekonomi terus
tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang semakin kuat pada 2010. Hal ini,
antara lain, tercermin dengan indeks harga saham gabungan Indonesia yang terus
membaik, daya saing Indonesia di tingkat dunia yang tinggi, nilai ekspor,
investasi, dan cadangan devisa yang terus membaik.
2.
Sejumlah
indikator kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan penting. Dunia memberikan
penilaian pada Top Ten Movers, istilahnya prestasi Indonesia dan 9 negara yang
lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan penghasilan penduduk
kita.
3.
Stabilitas
politik terjaga dan kehidupan demokrasi makin berkembang. Check and balances
antara pemerintah pusat, DPR dan DPRD, berjalan dengan baik. Pelaksanaan pemilu
juga prinsipnya berjalan dengan lancar.
4.
Pemberantasan
korupsi dan penegakan hukum, mencatat sejumlah prestasi. Begitu pula dengan
pemberantasan terorisme dan narkoba.
5.
Terjaga
baiknya keamanan dalam negeri walaupun masih terdapat konflik masyarakat dalam
skala kecil.
6.
Proses
perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di banyak daerah. Hambatan
birokrasi dan iklim investasi serta pelayanan publik di banyak daerah mengalami
kemajuan.
7.
Angka
kemiskinan dan pengangguran terus ditekan meskipun tetap rawan dengan gejolak
perekonomian Indonesia. Presiden meminta pemerintah tetap cekatan dan memiliki
rencana darurat. “Meskipun, dengarkan kata-kata saya, meskipun bisa kita
turunkan kemiskinan dan pengangguran, tetapi tetap rawan terhadap gejolak
perekonomian dunia. Jangan terlambat kita mengantisipasinya, jangan kita tidak
punya rencana kontigensi, dan jangan pula kita tidak cekatan memecahkan masalah
bilamana dampak dari krisis global itu terjadi,” kata Presiden.
8.
Beberapa
indikator ekonomi penting Indonesia mencatat rekor baru dalam sejarah, seperti
income perkapita sekarang sudah tembus 3 ribu dolar AS, lima tahun lalu masih
1.186 dolar AS. Cadangan devisa dulu 36 miliar dolar AS, sekarang 96 miliar
hampir 100 miliar dolar AS. Kenaikan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang
tertinggi di dunia, naik 46 perssen. Pendapatan domestik bruto kita meningkat
dan Indonesia kini peringkat 16 ekonomi di dunia.
9.
Makin
baiknya upaya pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk
penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)Sedangkan Direktur Tenaga Kerja dan
Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas Rahma Iryanti di Jakarta, Kamis
(7/01/2011) mengungkapkan angka pengangguran 2010 diprediksi turun menjadi 7,6
persen dari kisaran 7,87 persen tahun lalu. Penurunan tersebut seiring dengan
membaiknya kondisi perekonomian.
10. Indonesia makin berperan dalam hubungan
internasional, makin nyata peran kita, baik dalam mengatasi krisis ekonomi
global, dalam hubungan G20, APEC, East Asia Summit, ASEAN, G8 plus, dan
pemeliharan perdamaian dunia. “Kita aktif sekali dalam menjaga ketertiban dan
perdamaian dunia dan juga kerja sama mengatasi perubahan iklim,” tegas
Presiden, sebagaimana dipublikasikan juga di situs resmi Presiden SBY
(presidensby.info)
C.
Penyebab
Keberhasilan Presiden SBY
Salah
satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan
pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang
Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan
yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun
masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi
yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh.
Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota
besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak
warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Kesimpulan
yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan.
Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan
perencanaan pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang
BAB 4
PENUTUP
PENUTUP
1.
Kesimpulan
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi banyak
kemajuan di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan
kebebasan berpendapat. Namun, terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak
dapat melihat kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita
harus memandang dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada
masa Orde Baru, memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa
saja hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga
bagian buruk pada Orde Baru tidak terlihat. Di masa pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono, musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan
terkesan lambat. Meski begitu, musyawarah mufakat ini dilakukan untuk
kepentingan bersama. Sehingga dapat dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono telah cukup berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya
dalam hal demokrasi.
2.
Saran
Kami menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat
kecil. Karena dari pengamatan kami, rakyat kecil kurang diperhatikan
pemerintah. Meski laju perekonomian Indonesia berkembang pesat, namun
perkembangan itu hanya menguntungkan golongan menengah keatas dan merugikan
rakyat kecil sehingga kesenjangan sosial semakin membentang lebar.Kami juga
menyarankan bagi segenap masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam
pemerintahan dengan memberikan masukan, kritikan, dan dukungan.
BAB V
DAFTAR PUSTAKA
1.
http://maslanpaloh.blogspot.com/2012/09/pemerintahan-dari-presiden-pertama.
html (Kamis,12 Deesember 2013)
(Kamis, 12
Desember 2013)
3.
http://www.slideshare.net/NisaIchaEl/sejarah-12-masa-pemerintahan-sby-makalah (Kamis, 12
Desember 2013)
(Kamis, 12
Desember 2013)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar